Forum Dialog Nusantara berkomitmen penuh untuk menjaga, merawat, dan mengembangkan legasi intelektual serta visi teknokratis yang telah diletakkan oleh Prof. B.J. Habibie.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-– Forum Dialog Nusantara (FDN) kembali menggelar Dialog Nusantara bertajuk "Navigasi Gejolak Energi Global dan Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan di Indonesia" pada Selasa (19/5/2026).

Dalam rilis kepada media ini melalui Direktur Eksekutif FDN, Justino Djogo, diterangkan bahwa ketahanan energi global saat ini tengah menghadapi tantangan multifaset yang dipicu oleh dinamika geopolitik, fluktuasi harga komoditas primer, dan gangguan rantai pasok global.

Ketidakpastian ini memaksa banyak negara untuk meninjau kembali strategi kemandirian energi mereka, sembari tetap berkomitmen pada target dekarbonisasi jangka panjang. Bagi Indonesia, gejolak ini menjadi alarm penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang rentan terhadap tekanan pasar internasional.

Di sisi lain, tuntutan transisi energi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) bukan lagi sekadar komitmen lingkungan, melainkan keharusan ekonomi.

Investasi pada teknologi hijau dan infrastruktur energi bersih menjadi kunci agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan ekonomi global yang semakin mengedepankan standar emisi rendah.

Namun, transisi ini memerlukan peta jalan yang matang agar tidak mengganggu stabilitas pasokan energi domestik dan daya beli masyarakat.

Menyikapi urgensi krisis tersebut, FDN menyelenggarakan diskusi tingkat tinggi bertajuk "Seri Dialog XXI: Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT)" guna mempertemukan pemikiran para pembuat kebijakan, legislator, dewan energi, dan praktisi industri tekno-ekonomi nasional.

Hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan tersebut yakni Bapak Ilham Akbar Habibie (Dewan Penasihat & Co-Founder FDN), Bapak Sugeng Suparwoto (Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI), Ibu Dr. Supeni Inten Cahyani (Anggota Dewan Energi Nasional), Bapak Ardian Inkaresa (EVP Energi Hidro & Aneka EBT PT PLN Persero), dan Bapak Komaidi Notonegoro (Direktur Eksekutif Reforminer Institute).

Gejolak Energi Global dan Transisi Energi Nasional

Dalam paparannya, Bapak Ilham Akbar Habibie menyebut bahwa Indonesia tengah menghadapi kerentanan serius, di mana konsumsi energi domestik saat ini telah melampaui dua kali lipat dari volume produksi riil di dalam negeri, sehingga memaksa Indonesia bergantung penuh pada impor hidrokarbon di tengah gejolak Timur Tengah. 

Sebagai pelaku sektor, Ilham Akbar menyimpulkan bahwa upaya mendongkrak produksi migas nasional hingga 1 juta barel memerlukan waktu hingga satu dekade dan perbaikan fiskal kontrak kerja sama yang kompetitif dibanding negara tetangga. 

"Solusi konversi melalui elektrifikasi massal dan pengadaan infrastruktur stasiun pengisian daya, juga membutuhkan komitmen regulasi jangka panjang yang andal serta konsisten agar dapat menarik kemitraan teknologi global investasi asing secara berkelanjutan," beber Ilham Akbar.

Selanjugnya, Bapak Sugeng Suparwoto menyoroti aspek kerentanan ketahanan energi nasional, di mana realisasi harga minyak dunia tahun 2026 yang menyentuh angka 105 USD per barel, jauh melampaui asumsi makro awal APBN sebesar 70 USD dengan kurs Dollar menembus Rpb17.200 hingga Rp 17.600.

Menurut Sugeng, kesenjangan ini berimplikasi langsung pada pembengkakkan belanja subsidi dan kompensasi energi, termasuk kompensasi Pertalite dan impor LPG 3 kg sebesar 8 juta metrik ton per tahun, yang diproyeksikan melonjak dari Rp 409 triliun hingga mendekati angka Rp 700 triliun.

Secara geologis, Sugeng menekankan bahwa cadangan minyak terbukti (proven reserve) Indonesia tersisa 2,4 milar barel (bertahan sekitar 12 tahun), sehingga hilirisasi migas ke depan harus diorientasikan sebagai bahan baku industri petrokimia bernilai tambah tinggi, didukung oleh percepatan Petroleum Fund dan pengesahan regulasi taktis energi baru terbarukan.

Dalam paparan materi, Ibu Dr. Supeni Inten Cahyani, menyinggung kebijakan Pemerintah yang telah merumuskan revisi Peraturan Pemerintah tentang kebijakan energi nasional yang mengakomodasi dekarbonisasi, target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060, serta integrasi pemanfaatan energi nuklir sebagai pilar energi beban dasar (baseload).

Ia memyebut, Dewan Energi Nasional (DEN) merumuskan lima strategi jangka pendek, meliputi penataan payung hukum EBT, implementasi kebijakan Work From Home (WFH) guna menekan konsumsi BBM transportasi perkotaan secara masif, percepatan de-dieselisasi pembangkit listrik terisolasi, penerapan klasterisasi insentif/disinsentif fosil, serta hilirisasi mineral kritis seperti nikel dan tembaga untuk rantai pasok industri baterai nasional. 

Supeni Cahyani menegaskan bahwa seluruh target ambisius EBT tersebut hanya dapat tereksekusi secara optimal apabila tercipta penciptaan permintaan pasar (demand creation) yang digerakkan melalui reindustrialisasi manufaktur nasional.

Sementara Bapak Ardian Inkaresa, dalam presentase materinya menekankan kesiapan infrastruktur kelistrikan nasional.

Ardian menjelaskan, bauran energi listrik per April 2026 masih didominasi oleh PLTU batubara (65-66%) dan gas (15-16%), sementara porsi EBT berada di angka 15,11% yang didominasi oleh PLTA hidro dan panas bumi. 

Menjawab arahan Presiden mengenai target 100 GW EBT, terang Ardian, PLN melakukan pergeseran paradigma operasional dengan mengintegrasikan sistem Shadow Follower menggunakan kombinasi PLTS skala besar dan baterai penyimpan daya (Battery Energy Storage System/BESS) guna mengatasi sifat intermitensi daya. 

Ia menerangkan, PLN meluncurkan langkah konkret taktis melalui program bundling pengadaan berskala besar bertajuk "Program Gigawatt", diawali lelang proyek PLTS Mentari Nusantara 1 sebesar 1 GW, yang dihitung secara kasar mampu menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik senilai Rp 7,4 triliun per tahun serta memotong volume impor BBM diesel sebanyak 2,7 juta kiloliter.

Selanjutnya, Bapak Komaidi Notonegoro, dalam materinya memaparkan analisis makro-ekonomi kritis yang mengingatkan para pembuat kebijakan agar tidak terjebak dalam penetapan target transisi energi yang bersifat populis namun irasional.

Komaidi menyoroti, stagnasi reformasi hukum hulu migas, yang ditandai dengan belum selesainya revisi UU Migas sejak tahun 2008, serta pelibatan perizinan birokrasi di 19 Kementerian/Lembaga, menjadi disinsentif utama bagi masuknya arus investasi global.

Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 8% membutuhkan ketersediaan daya yang memenuhi aspek keterjangkauan dan keandalan.

Komaidi menyebut, pemaksaan pemensiunan dini PLTU batubara secara prematur yang masih dilindungi harga domestik (DMO 70 USD/ton), diproyeksikan akan mengguncang daya beli masyarakat (mengingat porsi konsumsi mendominasi 55-60% PDB) dan melemahkan daya saing industri akibat potensi lonjakan tarif listrik dasar.

Diskusi Interaktif

Pada sesi diskusi interaktif, para Narasumber merespons sejumlah isu krusial yang dilemparkan oleh perwakilan asosiasi dan staf ahli legislatif.

Menjawab pertanyaan terkait tantangan lingkungan dan penciptaan lapangan tanding yang setara (equal battlefield) antara energi fosil dan EBT, narasumber sepakat bahwa intervensi teknologi inovatif seperti Carbon Capture and Storage (CCS/CCUS) serta teknik pengeboran geothermal lateral (directional drilling) harus dioptimalkan untuk mengeksplorasi potensi panas bumi Indonesia sebesar 24 GW tanpa mengorbankan integritas ekosistem hutan konservasi.

Selain itu, muncul desakan regulasi demand creation di sektor maritim seperti implementasi fasilitas colok listrik kapal (Onshore Power Supply/OPS) di 21 dermaga Pelindo yang belum berjalan optimal karena benturan regulasi. 

Wakil Rakyat dan DEN berkomitmen mendorong peningkatan status regulasi dari Surat Edaran Kementerian Perhubungan menjadi Peraturan Menteri atau Keputusan Presiden yang bersifat mengikat (push factor).

Terakhir, merespons kekhawatiran staf ahli perwakilan daerah mengenai potensi eksploitasi mineral kritis yang bersifat Jawa-sentris serta mitigasi represif di wilayah NTT dan Kalimantan, forum menegaskan bahwa percepatan transisi energi wajib mengedepankan pendekatan dialogis-inklusif bersama masyarakat adat, serta memastikan redistribusi nilai ekonomi hilirisasi dinikmati langsung oleh komunitas lokal setempat.

Sebagai penutup rangkaian diskusi, Bapak Ilham Akbar Habibie selaku Co-Founder Forum Dialog Nusantara, menyampaikan pesan kunci yang bersifat reflektif sekaligus direktif bagi kemajuan bangsa.

Pertama, Forum Dialog Nusantara berkomitmen penuh untuk menjaga, merawat, dan mengembangkan legasi intelektual serta visi teknokratis yang telah diletakkan oleh Prof. B.J. Habibie. 

Kedua, di tengah tantangan krisis energi global yang dipastikan akan terus berulang secara berkala, Indonesia tidak boleh lagi hanya terjebak dalam tataran wacana atau retorika politik yang superfisial.

"Kita harus bergerak melampaui sekadar penyusunan lembar rekomendasi (policy brief). Visi besar kemandirian tekno-ekonomi ini harus diturunkan secara konkret menjadi rencana aksi nyata (action plan) yang dapat dieksekusi secara taktis di lapangan. Melalui kerja sama erat antara Forum Dialog Nusantara, The Habibie Center, dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII), kita akan menyelenggarakan konsinyasi lokakarya teknis secara maraton untuk menyusun cetak biru regulasi transisi energi yang andal, inklusif, dan berdaulat demi masa depan anak cucu kita," pungkas Ilham Akbar.

Dengan pernyataan penutup tersebut, jalannya diskusi secara resmi diakhiri, menyepakati pembentukan tim perumus teknokratis lintas disiplin ilmu sebagai langkah konkret mitigasi gejolak energi nasional.

Selain rilis tertulis, kegiatan tersebut juga disiarkan secara Live melalui channel YouTube FDN Nusantara ( https://www.youtube.com/live/qn4olva88ao)

--- Guche Montero