JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Pelemahan nilai tukar rupiah yang terus tertekan hingga menembus level Rp18.000 per dolar AS memicu kekhawatiran publik akan bayang-bayang turbulensi ekonomi masa lalu. Kendati demikian, ekonom senior sekaligus Menteri Keuangan periode 2013–2014 Chatib Basri menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini memiliki perbedaan mendasar dan jauh lebih resilien dibandingkan dengan krisis moneter (krismon) 1998.

Chatib memaparkan, jangkar pembeda paling krusial terletak pada penerapan sistem nilai tukar yang kini menganut rezim mengambang fleksibel (flexible exchange rate), serta dewasanya kemampuan para pelaku ekonomi domestik dalam mengelola risiko fluktuasi kurs (currency risk management).

"Sama nggak 1998 dengan 2026? My answer is no. Kenapa? Yang membedakan paling besar itu ialah flexible exchange rate," ujar Chatib Basri dalam gelaran Grab Business Forum 2026 di Jakarta, dikutip Rabu (10/6/2026).

Berdasarkan data kemurnian pasar Bloomberg pada Selasa pagi (9/6), kurs rupiah memang sempat bertengger di posisi Rp18.058 per dolar AS. Namun, Chatib menggarisbawahi bahwa depresiasi tersebut tidak serta-merta menciptakan tekanan sistemik (systemic risk) yang dapat melumpuhkan total arsitektur perbankan dan korporasi nasional.

Lakukan Hedging

Faktor pengaman lain yang membedakan era ini dengan tahun 1998 adalah mitigasi proaktif dari pelaku usaha dan masyarakat kelas menengah ke atas. Kelompok yang memiliki eksposur kewajiban dalam mata uang asing dinilai telah jauh lebih siap mengantisipasi pelemahan nilai tukar dengan memanfaatkan instrumen lindung nilai (hedging).

"Di kelompok yang atas, terutama menengah atas, itu sebetulnya depresiasi rupiah sudah diantisipasi sejak lama. Mereka yang punya anak sekolah di luar negeri itu sudah taruh rupiahnya di dalam dolar. Dia sudah hedge. Company, dia sudah hedge," urainya.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan potret kelam 1998. Kala itu, mayoritas korporasi di Indonesia mengantongi utang menggunung dalam denominasi dolar AS tanpa adanya proteksi hedging, sementara sumber pendapatan (revenue) operasional mereka sepenuhnya berbentuk rupiah. Imbasnya, ketika nilai tukar anjlok, beban utang seketika membengkak eksposional dan memicu ledakan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) di industri perbankan.

Rezim flexible exchange rate yang berlaku saat ini dinilai bertindak sebagai katup pengaman (shock absorber), yang memungkinkan masyarakat dan dunia usaha melakukan penyesuaian (adjustment) penetapan harga dan biaya secara lebih dini sebelum dampak sistemik meluas.

Imported Inflation 

Kendati fondasi makro terbilang aman dari risiko kebangkrutan massal, Chatib mengingatkan bahwa dampak rembetan depresiasi rupiah ini tetap akan memukul kelompok masyarakat berpendapatan rendah (lower-middle income).

Pelemahan kurs berpotensi memicu lonjakan harga bahan baku impor (imported inflation), terutama pada komoditas pangan esensial seperti kedelai dan gandum. Kondisi ini dikhawatirkan bakal mengerek harga jual barang konsumsi harian masyarakat banyak, mulai dari tahu, tempe, hingga mi instan.

Oleh karena itu, Chatib menyarankan agar fokus bauran kebijakan pemerintah saat ini diarahkan pada penguatan jaring pengaman sosial (social safety net) guna menjaga daya beli riil masyarakat rentan dari tekanan inflasi pangan.

Jauh dari Jurang Resesi

Di tengah kepungan sentimen negatif tersebut, Chatib optimistis perekonomian domestik Indonesia tidak akan terjerumus ke dalam jurang resesi ekonomi (negative growth). Laju pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan bertengger di kisaran 4,5% hingga 5% dinilai masih masuk kategori sangat impresif di tengah peta perekonomian global yang dilingkupi ketidakpastian.

"Orang boleh berdebat angkanya 5,6% atau 5,1%, 4,7%, berapapun angkanya itu tidak negative growth. Jadi saya bilang bahwa ekonomi kita kalau bicara dari global standar, 4,5% sampai 5% is not bad at all di saat dunia seperti ini," pungkasnya.

Tantangan terbesar kabinet saat ini bukan lagi menahan kepanikan krisis likuiditas ala 1998, melainkan ketepatan akurasi eksekusi kebijakan dalam melindungi isi dompet masyarakat kelas bawah dari hantaman kenaikan harga barang. ***