JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi merealisasikan program sekolah swasta gratis sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini didasarkan pada Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025 dengan total alokasi anggaran mencapai Rp253.625.139.600.

Inisiatif ini menyasar 103 sekolah swasta yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta, mencakup jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Pelaksanaan program ini terbagi ke dalam dua kategori durasi pendanaan untuk memastikan keberlanjutan proses belajar mengajar.

Visi Memutus Rantai Kemiskinan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan bentuk kesungguhan pemerintah daerah dalam memastikan anak-anak Jakarta mendapatkan pendidikan yang layak, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

“Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” ujar Pramono, Sabtu (25/4/2026).

Pramono berharap kebijakan ini menjadi pijakan awal bagi lahirnya generasi Jakarta yang lebih maju melalui sistem pendidikan yang inklusif, tuntas, dan berkualitas.

Sinergi Program Bantuan Pendidikan

Selain menjalankan program sekolah swasta gratis, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk tetap mempertahankan berbagai skema bantuan pendidikan yang sudah ada. Sinergi kebijakan ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak siswa dan mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan di Jakarta.

Beberapa program bantuan pendidikan yang dipastikan berlanjut antara lain:

• Kartu Jakarta Pintar (KJP): Bantuan biaya personal bagi siswa kurang mampu.

• Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU): Dukungan biaya pendidikan untuk mahasiswa.

• Program Pemutihan Ijazah: Kebijakan untuk mempermudah akses legalitas kelulusan bagi warga yang terkendala administratif.

Dengan kombinasi program-program tersebut, Pemprov DKI Jakarta optimistis dapat menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan rata-rata lama sekolah warga Jakarta, sehingga daya saing sumber daya manusia di ibu kota terus meningkat secara kompetitif. ***