KSPSI merupakan sebuah Organisasi Buruh tingkat nasional dan menjalin kerja sama dengan organisasi buruh regional dan internasional, yang menuntut keterlibatan negara.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Sikap tegas Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan jajarannya, dengan memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Ketua Dewan Penasehat KSPSI, segera setelah Listyo Sigit berstatus sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan Tindak Pidana Ilegal Access, merupakan langkah cerdas, konsisten dan tepat.

Demikian penilaian itu diutarakan Advokat PEREKAT Nusantara, Petrus Selestinus, dalam keterangan resmi, Senin (9/11/2026).

Menurut Petrus, pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Ketua Dewan Penasehat KSPSI adalah wujud konsistensi sikap KSPSI yang profesional dalam menegakan Etika dan Hukum sesuai dengan Anggaran Dasar KSPSI.

"Ini sikap yang linear dengan sikap Presiden Prabowo Subianto, segera setelah Listyo Sigit ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka langsung memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP)," ujar Petrus.

Petrus mengatakan, apa yang dilakukan oleh Andi Gani Nena Wea selaku Presiden KSPSI, yakni demi menjaga marwah KSPSI sebagai sebuah organisasi Profesi Tenaga Kerja Indonesia yang independen dalam memenuhi visi dan misi yakni meningkatkan kesejahteraan buruh dan mewujudkan tujuan nasional sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

Petrus menerangkan bahwa KSPSI membangun hubungan dengan pejabat pemerintah dengan menempatkannya dalam posisi tertentu di KSPSI, seperti posisi Dewan Penasehat atau posisi jabatan lainnya, merupakan sesuatu yang legal, oleh karena KSPSI merupakan sebuah Organisasi Buruh tingkat nasional dan menjalin kerja sama dengan organisasi buruh regional dan internasional, yang menuntut keterlibatan negara.

"Oleh karena itu, sangat beralasan hukum jika pejabat pemerintah ikut bertanggung jawab membina Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi termasuk KSPSI sesuai dengan UU Tenaga Kerja Indonesia dan UU Organisasi Kemasyarakatan," kata Petrus.

Koordinator TPDI itu menilai, sikap tegas KSPSI memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Ketua Dewan Pembina, patut diapresiasi; karena di satu pihak menunjukan bahwa hubungan KSPSI dengan Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Dewan Penasehat merupakan hubungan yang bersifat profesional menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam membina Tenaga Kerja Indonesia, juga di lain pihak membuktikan tidak adanya hubungan yang bersifat politik praktis atau kronisme dalam hubungan kerja dimaksud.

Menurut Petrus, satu hal penting yang harus digarisbawahi adalah KSPSI mendukung penuh langkah Kapolri melakukan penegakan hukum dengan menindak tegas Listyo Sigit, Cs dalam dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, namun tetap menjaga independensi KSPSI, tidak terikat atau tidak terafiliasi dengan aktivitas Listyo Sigit yang dikaitkan dengan apa yang disebut 'partai cokelat' (parcok), terlebih-lebih terkait dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang saat ini disangkakan kepada Listyo Sigit, Cs.

"Artinya, KSPSI sebagai Organ Masyarakat Tenaga Kerja profesional tetap menjaga profesionalisme dan menempatkan Polri sebagai mitra strategis dalam membangun kerja sama untuk menjaga ketertiban, kenyamanan dan kohesivitas sosial masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk masyarakat Tenaga Kerja Indonesia di manapun berada, sebagaimana dibuktikan dengan setiap kali unjuk rasa Buruh, senantiasa dilakukan dengan cara damai, tanpa anarkis," ujar Petrus.

"KSPSI tidak boleh surut dan diharapkan tetap menjaga hubungan baiknya dengan Polri dan instansi pemerintah lainnya, karena bagaimanapun buruh adalah aset bangsa dan buruh telah membuktikan kontribusinya dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu memperjuangkan buruh yang sejahterah dan buruh yang cerdas," pungkasnya.

--- Guche Montero