Oleh karena itu, melalui Pansus DPD RI, Angelo berkomitmen untuk mendorong wacana ini hingga ke Presiden agar ada kebijakan atau Instruksi Presiden (Inpres).

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPD RI, Angelo Wake Kako (AWK) secara tegas angkat bicara terkait nasib Guru Honorer saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual Pansus DPD RI dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Kementrian dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (12/11/2021).

Melalui Channel Youtube resminya, AWK PEDIA (https://youtu.be/-CCSRzkhKA4), Senator muda dari Dapil NTT itu mengawali pendapatnya dengan menyinggung respon positif dari para guru honorer saat pemerintah membuka lowongan melalui Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk kuota tahun 2021.

Namun Angelo menimpali bahwa ada kegelisahan susulan meskipun secara kuantitas berkurang.

Kegelisahan yang dimaksudkan yakni soal afirmasi formasi PPPK yang besar, terutama bagi para honorer yang sekian lama mengabdi.

"Poinnya adalah ketika ruang ini (formasi PPPK) dibuka oleh pemerintah dengan afirmasi yang jelas dan pasti, maka persoalan yang selama ini menjadi kegelisahan para honorer dapat diatasi dan diselesaikan," ujar Angelo.

Menurut Angelo, hal itu sebenarnya menjadi masalah serius, karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi bangsa.

"Data dan fakta membuktikan bahwa para guru honorer jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah guru ASN. Artinya, para guru honorer yang masih setia mengabdi memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan anak-anak bangsa dan begitu besar nasib bangsa yang kita pertaruhkan di pundak mereka," katanya

Keadilan

Angelo menekankan asas keadilan yang mestinya disediakan oleh negara, terutama bagi para honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi.

"Yang mereka minta adalah keadilan, yang dapat diterjemahkan oleh pemerintah melalui pengangkatan langsung tanpa tes," ujarnya.

Pertemuan hari ini, lanjut Angelo, tentu berangkat dari rasa peduli pemerintah melalui beberapa kementrian terkait, meskipun harus diakui bahwa pemerintah belum berani menentukan sikap untuk mengangkat para honorer yang sekian lama berjuang dan mengabdi di lembaga pendidikan.

Angelo tak segan membandingkan kebijakan pemerintah yang berani menggelontorkan dana BOS untuk sarana-prasarana yang notabene sasarannya bagi peserta didik.

"Ini Ironi; peserta didik difasilitasi negara, sementara nasib para pendidik justru diabaikan. Boleh dikatakan, sekolah gratis sekarang. Ini sebuah anomali yang sedang dipertontonkan negara soal keberpihakan yang timpang. Mari melihat masa depan pendidikan kita secara komprehensif, tidak secara parsial," imbuhnya.

Mantan aktivis PMKRI itu menegaskan bahwa para tenaga pendidik merupakan salah satu sub-sistem penting dalam mendukung kualitas pendidikan kita.

"Bagaimana kita bicara kualitas, sementara tenaga pendidiknya tidak diperhatikan? Tentu hal itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran yang baik dan maksimal di sekolah, karena faktor kegelisahan yang luar biasa mereka rasakan terkait hidup mereka," kata Angelo sembari mengingat pengalamannya saat menjadi pengajar.

Angelo menilai, totalitas dan dedikasi para guru honorer di daerah-daerah sangat luar biasa. Namun, tentu niat mereka selalu terganjal oleh berbagai tuntutan hidup yang serba rumit, apalagi tuntutan hidup berkeluarga.

Rekomendasi Presiden Keluarkan Inpres 

Angelo berpandangan, dengan konsepsi presidensial yang begitu kuat, mestinya apa kata Presiden sebenarnya selesai.

Oleh karena itu, melalui Pansus DPD RI, Angelo berkomitmen untuk mendorong wacana ini hingga ke Presiden agar ada kebijakan atau Instruksi Presiden (Inpres).

"Sebenarnya tidak ada alasan negara tidak punya anggaran. Jika ini diselesaikan, kita tidak akan meninggalkan beban-beban selanjutnya, ketimbang setiap tahun harus berhadapan dengan persoalan yang sama. Saya minta hal ini dinaikan ke atas (Presiden, red) supaya bisa diakomodir di tahun 2022," gagas Angelo.

Angelo juga menyinggung soal keluhan dari para honorer di daerah yang diserapnya saat kunjungan kerja, yakni peserta dinyatakan lulus passing grade namun tidak ada formasi.

Menurutnya, jika mau dikonkritkan, pemerintah perlu mempertimbangkan solusi terbaik sesuai data honorer yang belum lolos tahun 2021.

"Kalaupun memang ini menjadi hadiah yang luar biasa dari pemerintah bagi mereka yang puluhan tahun mengabdi namun masih menerima honor Rp 150.000 sebulan (bahkan dibayar per 3 bulan atau 6 bulan sekali), mereka sudah layak diangkat langsung tanpa melalui tes.

"Kami dari Pansus akan terus mendorong hal ini ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dapat mengeluarkan sebuah instruksi guna mengakomodir hak-hak para honorer. Ini soal keberpihakan negara terhadap masa depan generasi bangsa yang ada di pundak para pendidik (honorer)," pungkasnya.

--- Guche Montero