"Kita ingin kawasan perbatasan bukan hanya menjadi garis batas, tetapi menjadi pintu pertumbuhan ekonomi baru,” kata Gubernur Melki.

LABUAN BAJO, IndonesiaSatu.co-- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) mendorong pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah perbatasan sebagai strategi memperkuat aktivitas ekonomi lintas negara. 

Langkah tersebut dinilai penting untuk membuka peluang kerjasama baru antara Indonesia dengan negara tetangga, termasuk Timor Leste dan Australia.

Hal itu disampaikan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Bali–Nusa Tenggara yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, bertempat di Hotel Meruorah Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Selasa (21/10/2025)

Menurut Gubernur Melki, penguatan kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas pembangunan wilayah Timur Indonesia.

“Beberapa kawasan seperti Atambua di Kabupaten Belu, Motaain, dan Manufui di Kabupaten Malaka, telah ditetapkan sebagai kawasan strategis perbatasan. Ke depan, kita perlu mendorong terbentuknya KEK di wilayah-wilayah ini agar dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi lintas negara,” kata Gubernur.

Gubernur Melki beralasan, keberadaan KEK di perbatasan akan memberikan dampak ganda, baik terhadap pertumbuhan ekonomi lokal maupun integrasi wilayah. 

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan penataan ruang di kawasan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat posisi strategis NTT sebagai gerbang timur Indonesia. 

“Kita ingin kawasan perbatasan bukan hanya menjadi garis batas, tetapi menjadi pintu pertumbuhan ekonomi baru,” kata Melki.

Sinkronisasi Tata Ruang 

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Nazib Faisal, menegaskan pentingnya sinkronisasi tata ruang dalam setiap rencana pembangunan. Menurut Nazib, penataan ruang yang baik akan menjadi pintu masuk bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Data tata ruang bukan hanya dokumen administratif, tetapi dasar untuk menarik investasi yang produktif dan berkelanjutan,” ungkap Nazib.

Forum yang dihadiri oleh jajaran pemerintah pusat, gubernur, serta para bupati dan wakil bupati dari tiga provinsi Bali, NTB, dan NTT itu juga menyoroti pentingnya sinergi lintas wilayah dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Melalui konsep aglomerasi, daerah-daerah sekitar kawasan strategis seperti Labuan Bajo, diharapkan turut berkembang dan saling menopang secara ekonomi.

Gubernur Melki menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa penguatan kawasan perbatasan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun NTT secara merata dan berkelanjutan.

“Pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dari perbatasan. Karena di sanalah wajah sejati Indonesia terlihat,” pungkasnya.

--- Guche Montero