Breaking News

POLITIK Polemik Revisi UU KPK, PDIP: Parpol Koalisi Solid Dukung Jokowi 29 Sep 2019 22:55

Article image
Sekjen PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Foto: Ist)
PDI Perjuangan percaya dengan komitmen Presiden Jokowi dalam melakukan pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan dengan melakukan revisi UU KPK.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Parpol koalisi pendukung di Pilpres 2019 siap "pasang badan" mendukung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dukungan tersebut diberikan di tengah polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk dengan adanya demonstrasi anarkistis.

"Dengan melihat kepemimpinan Pak Jokowi yang mendengarkan seluruh aspirasi dari masyarakat Indonesia, saya kira harusnya kita percaya pada pemimpin nasional kita," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Hasto di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (28/9/2019).

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan percaya dengan komitmen Presiden Jokowi dalam melakukan pemberantasan korupsi yang lebih berkeadilan dengan melakukan revisi UU KPK. Sebab, kata dia, revisi UU KPK sejalan dengan hasil survei bahwa lebih dari 64 persen responden setuju terhadap pentingnya dewan pengawas KPK sehingga penyalahgunaan kewenangan dapat dihindari.

Hasto merujuk kepada hasil survei Litbang Kompas yang menemukan 64,7 persen responden setuju dengan ide pembentukan dewan pengawas. Survei itu juga menemukan, 44,9 persen rakyat mendukung revisi UU KPK dan 39,9 persen menolaknya.

"Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap politik hukum dan memastikan agar keadilan ditegakkan di dalam program pemberantasan korupsi," ujarnya.

Mengenai adanya demonstrasi, Hasto mengatakan, demonstrasi adalah hak yang dijamin dalam konstitusi sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat. Tetapi, kata dia, demonstrasi juga harus dalam ketentuan hukum dan tidak boleh dilakukan secara anarkistis, apalagi kemudian ditunggangi oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan politik tertentu.

"Ketika kita melihat batas demo itu jam enam sore (18.00 WIB), kemudian ada sekelompok massa yang berkumpul, menunggangi demo, kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis," kata Hasto.

Hasto menyatakan, PDI Perjuangan dengan seluruh partai politik Koalisi Indonesia Kerja memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintahan Jokowi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

"Kami mendukung seluruh upaya Polri didukung TNI di dalam menjaga keamanan masyarakat dan pihak-pihak yang menempuh jalan di luar jalan demokrasi akan berhadapan dengan kekuasaan hukum yang mendapatkan legitimasi dari rakyat," pungkasnya.

--- Redem Kono

Komentar