Berbekal pengalaman menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selama kurang lebih 20 bulan, Hadi yakin bisa mengatasi masalah itu.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Menko Polhukam, Marsekal Purn. Hadi Tjahjanto bakal memprioritaskan masalah kerugian negara akibat kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia menyampaikan itu usai dilantik sebagai Menko Polhukam yang baru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

"Skemanya sudah kita buat dan segera saya koordinasikan. Termasuk juga mana-mana yang jadi prioritas utama. Kita tunggu saja," kata Hadi.

Hadi mengatakan, akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk mengurusi masalah BLBI. Ia juga akan turun langsung, sebab masalah BLBI menyangkut permasalahan tanah.

Berbekal pengalaman menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selama kurang lebih 20 bulan, Hadi yakin bisa mengatasi masalah itu.

Hadi pun mengaku akan berkoordinasi dengan mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait hal itu.

"Selama ini saya bantu sebagai Menteri ATR, membantu untuk menyelesaikan permasalahan BLBI," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD pada awal Februari lalu telah memberikan laporan progres penyelesaian kasus BLBI kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, saat ini aset negara yang telah berhasil ditagih oleh Satgas BLBI mencapai Rp 35,7 triliun. Uang itu masih 31,8 persen dari total aset negara yang harus dikembalikan Rp 111 triliun.

Mahfud pun berpesan kepada Jokowi agar sisanya, yakni sekitar Rp 75,3 triliun lagi untuk tetap ditagih agar kembali menjadi aset negara.

Mahfud menyebut seluruh aset negara harus dikembalikan. Termasuk aset negara dalam kasus BLBI.

--- Guche Montero