Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan revitalisasi tidak hanya pembangunan fisik, tetapi pendekatan menyeluruh yang melibatkan masyarakat.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co  - Pemerintah mempercepat program revitalisasi satuan pendidikan pada 2026 dengan fokus pada daerah terdampak bencana, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat. Program ini menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas pendidikan sekaligus penguatan ekonomi daerah.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan revitalisasi tidak hanya pembangunan fisik, tetapi pendekatan menyeluruh yang melibatkan masyarakat.

“Revitalisasi mencakup pembangunan baru dan rehabilitasi, dengan prinsip keamanan, percepatan perbaikan, serta gotong royong masyarakat,” ujarnya dalam Diskusi Redaksi (DIKSI), Kamis (30/4).

Sepanjang 2025, program ini melampaui target dari 10 ribu menjadi lebih dari 16.600 sekolah. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp11–14 triliun untuk merehabilitasi 10.722 sekolah, dengan penyaluran langsung ke satuan pendidikan guna mempercepat pelaksanaan.

Selain pembangunan fisik, pemerintah menambahkan intervensi baru berupa penyediaan sarana air bersih dan penataan lingkungan sekolah untuk menciptakan ekosistem belajar yang lebih sehat dan nyaman. Prioritas awal diberikan pada wilayah terdampak bencana, termasuk di Sumatra dan Aceh, sebelum diperluas ke daerah lain termasuk kawasan 3T.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqina, menyebut program revitalisasi juga memberi dampak ekonomi langsung di daerah.

“Setiap proyek rata-rata menyerap sekitar 34 tenaga kerja dan mendorong aktivitas ekonomi lokal, mulai dari bahan bangunan hingga konsumsi masyarakat,” jelasnya seperti dikutip dari pernyataan tertulis.

Ia menambahkan, capaian revitalisasi vokasi dan pendidikan khusus pada 2025 juga melampaui target, termasuk pembangunan SMK, SLB, PKBM, hingga unit sekolah baru.

Sementara Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, menekankan bahwa revitalisasi fisik harus menjadi fondasi perubahan pembelajaran.

“Ini kabar baik, terutama bagi sekolah lama. Tapi tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas ini benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran,” ujar Guru Besar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta itu.

Menurut Unifah, peningkatan kualitas pembelajaran harus berjalan seiring dengan kesiapan guru dan kesejahteraannya. Ia menilai pembelajaran berkualitas dan kesejahteraan guru merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pemerintah berharap revitalisasi sekolah tidak hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga memperkuat ekosistem pendidikan secara menyeluruh—mulai dari kualitas pembelajaran, tata kelola, hingga dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. *

--- F. Hardiman