Breaking News

INVESTASI Soal Izin Tambang Vale, Pemerintah Resmi Perpanjang hingga 2045 30 Apr 2024 00:17

Article image
Kepala BKP, Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah resmi memperpanjang IUPK PT Vale Indonesia Tbk (INCO) hingga 2045. (Foto: REUTERS)
"Jadi, jangan hanya meminta IUP yang kita kasih, tapi komitmen untuk menyelesaikan," kata Bahlil.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah sudah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) hingga 2045.

"Sudah terbit," ujar Menteri Bahlil usai konferensi pers di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2024).

Bahlil menjelaskan, sebelum menerbitkan IUPK tersebut, pihaknya telah meminta beberapa dokumen pendukung kepada Vale untuk memastikan komitmennya.

"Jadi, jangan hanya meminta IUP yang kita kasih, tapi komitmen untuk menyelesaikan," kata Bahlil.

Komitmen yang dimaksud berupa realisasi investasi yang dijanjikan Vale, yakni pembangunan smelter di beberapa wilayah, yang saat itu tidak terlaksana. Namun, untuk kali ini, hal itu menjadi syarat mutlak.

"Sekarang kita minta sebagai syarat mutlak dalam konteks investasi. Saya akan tanda tangan itu kalau dia sudah berikan komitmen untuk apa yang direncanakan, apa yang dikomitmenkan, dijalankan. Kemarin baru selesai komitmen itu dan dinotariskan. Dan itu bagian tak terpisahkan dari IUP itu dengan sendirinya," jelas dia.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, sebelumnya mengungkapkan komitmen investasi Vale bertambah menjadi US$ 11,2 miliar atau setara Rp 178,68 triliun (asumsi kurs Rp 15.954 per Dollar AS) untuk menggarap empat proyek smelter nikel di Indonesia.

Nilai komitmen investasi tersebut meningkat dari sebelumnya US$ 9,2 miliar untuk menggarap tiga proyek smelter nikel di Indonesia.

Adapun komitmen investasi tersebut merupakan persyaratan perpanjangan IUPK hingga 2045.

"Terkait perpanjangan (IUPK) Vale itu sudah ada rencana investasi US$ 11,2 miliar," ucap Arifin dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu.

--- Guche Montero

Komentar