Breaking News

MEGAPOLITAN Tanda-Tanda Kemunduran Jakarta di Era Anies-Sandi 12 Dec 2017 14:54

Article image
Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. (Foto: Tribun News)
Pengamat tata kota Nirwono Joga menyoroti sejumlah kemunduran pengembangan Jakarta pada era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno di Jakarta ternyata tidak lebih baik dari sebelumnya. Semenjak dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, belum ada prestasi yang patut dibanggakan.

Sebaliknya, beberapa terobosan yang sudah susah payah dikerjakan pasangan Ahok-Jarot malah dianulir oleh pasangan Anies-Sandi. Kepemimpinan Anies-Sandi tidak lepas dari kontrol publik yang berharap agar keduanya melanjutkan program positif yang sudah dirintis pasangan Ahok-Djarot.

Para ahli bahkan menilai, sejak menjabat, terlihat ada tanda-tanda kemunduran yang terjadi di Jakarta.

Pengamat tata kota Nirwono Joga adalah salah satu ahli yang menyoroti sejumlah kemunduran pengembangan Jakarta pada era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Berikut ini daftar langkah mundur Pemprov DKI berdasarkan catatan Wartakotalive.com dan juga pengamatan sejumlah pakar:

1. Kawasan Tanah Abang semerawut lagi

Kawasan Tanah Abang kembali semerawut. PKL tumpah ke trotoar dan pejalan kalo tersingkir ke bahu jalan.

Nirwono Joga mengatakan, hal itu buah dari ketidaktegasan Anies-Sandi melibatkan preman dalam penataan Tanah Abang.

2. Pemimpin tidak kompak

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyebut Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memimpin Jakarta dengan tidak kompak.

Sandi cenderung lebih dominan, menguasai aspek-aspek strategis seperti dirinya seorang gubernur.

Sedangkan Anies hanya diberi ruang mengurusi hal-hal non strategis.

"Ini buah perpecahan. Mungkin karena Sandi lebih banyak keluar dana saat kampanye. Ini tinggal tunggu ributnya saja Anies-Sandi itu," kata Trubus.

3. Akses informasi di Balai Kota dipersempit

Anies-Sandi mempersempit akses informasi publik dengan membatasi gerak media di Balaikota DKI Jakarta.

Salah satu caranya dengan menghilangkan satu ruangan untuk wartawan di dekat ruang wakil gubernur.

Tadinya dari ruangan itu wartawan bisa memantau semua rapat maupun tamu-tamu wakil gubernur atau orang-orang yang rapat dengan gubernur.

Tapi Sandi memilih menutup ruangan itu dan menjadikan tempat timnya bekerja.

4. Keterbukaan lewat Youtube dihilangkan

Ini kebijakan paling baru Anies-Sandi yang ditertawakan warga Jakarta dan dikritik pengamat sebagai langkah mundur yang paling jauh.

Di era sebelumnya, Ahok mengunggah video rapat pimpinan merupakan bentuk keterbukaan agar masyarakat tahu apa yang sedang direncanakan dan akan dikerjakan Pemprov DKI.

Tapi rupanya Sandi gerah dengan bullying di medsos akibat unggahan video Rapim dan tak membolehkan lagi.

Sandi tak mau masyarakat memberi serangan lewat 'meme' di Medsos.

5. Tunduk pada tekanan preman

Ini adalah kesalahan terbesar Anies-Sandi dan paling memalukan.

Keduanya dinilai tunduk pada tekanan dan mengikuti kemauan preman seperti pada kasus kesemerawutan Tanah Abang.

Bahkan kebijakan mereka seperti mengamodasi para penguasa di kawasan ekonomi paling strategis di Jakarta ini.

6. Mengeksklusifkan diri

Trubus Rahadiansyah menyebut Anies-Sandi cenderung lebih eksklusif dan memilih memindahkan pengaduan warga ke kecamatan.

--- Simon Leya

Komentar