Dalam aturan konstitusi Israel, calon PM bisa membentuk pemerintahan jika menguasai 61 kursi parlemen.

TEL AVIV, IndonesiaSatu.co-- Pemimpin partai oposisi Israel Yashar, Gadi Eisenkot, mengatakan akan berusaha membentuk pemerintahan baru dan menghindari pemilihan ulang menyusul tidak ada blok yang meraih suara mayoritas dalam pemilihan umum Israel pekan lalu.

Eisenkot menguraikan syarat dan prioritas koalisinya usai bertemu politikus yang juga oposisi Yair Lapid pada Sabtu (31/10/2026) waktu setempat.

Syarat itu di antaranya mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter; berkomitmen terhadap nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel mencakup wajib militer, dinas nasional bagi seluruh warga; dan mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.

"Berdasarkan prinsip-prinsip ini, saya bermaksud membentuk pemerintahan Zionis yang luas dan berkomitmen pada kepentingan nasional," kata Eisenkot seperti diberitakan Anadolu Agency.

Eisenkot lalu berujar: "Pintu masuk menuju pemerintahan yang kita bentuk akan terbuka bagi setiap pejabat terpilih yang menerima prinsip ini dan siap menjalankan tugasnya."

Dia juga berjanji akan berkoordinasi dengan parpol lain untuk memperluas kerja sama agar pemilihan ulang bisa dicegah.

Dalam kesempatan tersebut, Eisenkot juga menyampaikan program prioritas jika nanti memimpin Israel.

Program tersebut yakni pembentukan komisi penyelidikan terkait serangan 7 Oktober 2023, pemberlakuan wajib militer bagi seluruh warga negara, peningkatan jumlah personel militer, serta peningkatan tunjangan dan penghargaan bagi mereka yang bertugas.

Selain itu, Eisenkot juga bersumpah bakal mencabut undang-undang terkait perombakan peradilan.

"Jangan biarkan siapapun menyesatkan Anda. Di Israel, Knesset [parlemen[ yang memberi suara kepercayaan ke pemerintah, bukan sebaliknya," ungkap Eisenkot.

Mengenai operasi militer Israel terhadap Iran, Eisenkot mengatakan selama belum berkuasa, dukungannya ke pasukan pertahanan akan terbatas.

"Sampai pemerintahan baru terbentuk, saya hanya akan mendukung aksi militer sebagai respons terhadap ancaman langsung dan mendesak terhadap Israel yang tidak dapat menunggu sampai pemerintahan dilantik," kata dia.

Pernyataan Eisenkot muncul setelah Komite Pemilu Pusat Israel selesai menghitung surat suara. Hasilnya tak ada blok yang meraih suara mayoritas di parlemen baik Eisenkot maupun blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Eisenkot meraih 48 kursi, blok Netanyahu meraup 53 kursi, dan Partai-partai Arab sebanyak 19 kursi. Partai Arab disebut-sebut menjadi kunci bagi mereka yang ingin membentuk pemerintahan.

Dalam aturan konstitusi Israel, calon PM bisa membentuk pemerintahan jika menguasai 61 kursi parlemen.

--- Guche Montero