Breaking News

REGIONAL Turun Langsung Temui Massa Aksi, Gubernur Melki Janji Akan Bawa Aspirasi ke Pusat 02 Sep 2025 23:29

Article image
Gubernur NTT Melki Laka Lena, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, bersama Ketua dan pimpinan DPRD NTT serta unsur forkopimda menerima massa aksi di depan kantor DPRD NTT. (Foto: Ist)
"Tuntutan yang menjadi ranah pemerintah pusat akan kami sampaikan. Dan yang menjadi tanggung jawab kami, akan kami bahas dan tindak lanjuti,” kata Gubernur Melki.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma, Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni, pimpinan DPRD NTT, serta sejumlah pejabat Forkopimda, turun langsung menemui massa aksi dari Aliansi Cipayung Plus, BEM, OKP, dan masyarakat NTT yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi NTT, Senin (1/9/2025) siang.

Aksi ini digelar untuk menyampaikan berbagai tuntutan terhadap pemerintah pusat terkait situasi nasional dan kondisi daerah. Pemerintah Provinsi NTT berhadapan langsung dengan para pimpinan organisasi massa untuk mendengarkan aspirasi dan membahas sejumlah poin tuntutan.

Dalam aksi yang berlangsung damai dan kondusif itu, massa aksi menyampaikan 11 tuntutan utama, antara lain:

1). Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan, serta memperbaiki RUU KUHAP dan menuntaskan pelanggaran HAM.

2). Mendesak Presiden RI bertanggung jawab atas situasi negara dengan menghentikan tindakan represif aparat dan membebaskan massa aksi yang ditahan tanpa syarat.

3). Mendesak pencopotan Kapolri.

4). Menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI.

5). Menuntut penurunan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dinilai memberatkan masyarakat.

6). Mendesak pengusutan tuntas dan transparan terhadap kasus kematian Affan Kurniawan, Reza Pratama, dan korban lainnya.

7). Meminta pencabutan surat edaran peliputan oleh DPR RI.

8). Menolak keterlibatan TNI dalam pengamanan aksi massa.

9). Menuntut penghentian praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTT.

10). Mendesak pencabutan SK ESDM No. 357 tentang Penetapan Hutan Laut Tumbes menjadi Hutan Produksi Tetap.

11). Mendesak pencabutan SK KLHK No. 2268/K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi.

Dialog dengan Massa Aksi

Gubernur Melki Laka Lena dan pimpinan OPD terlihat turun langsung dan berdialog dengan massa aksi. 

Saat berdialog, Gubernur Melki menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD NTT akan meneruskan semua tuntutan ke pemerintah pusat.

“Tuntutan yang menjadi ranah pemerintah pusat akan kami sampaikan. Dan yang menjadi tanggung jawab kami, akan kami bahas dan tindak lanjuti,” kata Gubernur Melki.

Waketum DPP Golkar itu menekankan pentingnya dialog dalam membangun demokrasi yang sehat, serta berterima kasih atas kehadiran massa aksi yang tetap menjaga situasi tetap aman, damai, dan kondusif.

Menanggapi tuntutan soal kematian aktivis dan isu TPPO, Gubernur Melki menyatakan keprihatinan dan menyebut bahwa pemerintah akan terus mengawal proses hukum bersama instansi terkait.

“Kami juga bersedih dengan situasi ini. Semua elemen mahasiswa, pemerintah, aparat, buruh, nelayan, ojol, punya mimpi yang sama. Kami pastikan proses hukum berjalan baik, termasuk di NTT,” katanya.

Gubernur menambahkan bahwa Pemprov NTT akan menutup lokasi-lokasi kerja yang terbukti membahayakan, dan memastikan penanganan TPPO dilakukan dengan lebih serius agar tidak ada lagi korban yang pulang dalam kondisi tidak bernyawa.

Di akhir dialog, Gubernur Melki mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap kritis dan terus mengawal jalannya pemerintahan secara konstruktif.

“Silahkan kritik pemerintah, DPRD, siapa saja. Tetapi mari kita jaga agar penyampaian aspirasi tetap damai dan efektif. Kami siap terima kapan saja jika ingin berdialog atau melakukan aksi kembali,” ajak Gubbernur.

Sementara itu, Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni, menyatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi.

Emi menegaskan bahwa kedamaian tidak berarti membungkam kebenaran; justru sebaliknya, kebenaran akan membawa pada kedamaian.

“Hal-hal yang menjadi kewenangan provinsi tentu akan kita tindak lanjuti bersama Gubernur. Isu TPPO, panas bumi di Flores, dan tuntutan lain yang perlu disampaikan ke pusat, juga akan kami teruskan. Semua boleh kawal,” janji srikandi PDI Perjuangan itu. 

Aksi berlangsung dengan tertib dan damai hingga sselesai. 

--- Guche Montero

Komentar