Breaking News

NASIONAL Rumadi Ahmad: Khilafah Kecil, Investor Tak Perlu Takut 20 Mar 2018 12:20

Article image
Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Rumadi Ahmad (Foto: Dok. PBNU)
“Saya yakin, gugatan eks-HTI itu akan ditolak pengadilan, karena alasan pemerintah membubarkan HTI tersebut memang rasional dan konstitusional,” ungkap Rumadi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Peneliti senior “The Wahid Insitute” yang juga Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Rumadi Ahmad berpendapat bahwa para investor tidak perlu takut untuk berinvestasi di Indonesia, apalagi hanya karena ada paham khilafah.

“The Wahid Institute sudah dua kali melakukan survey soal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung paham negara khilafah. Hasilnya sangat kecil, tidak sampai 2 persen yang mendukung HTI dan khilafah,” ungkap Rumadi Ahmad sesuai rilis yang diterima media ini, Selasa (20/3/18).

Menurut Rumadi, meski pendukungnya sangat kecil, namun HTI dan paham khilafah sempat mencuat ke publik karena ada gerakan yang massif.

“Kebetulan juga gerakan ini (HTI) mendapat liputan yang gencar dari media-media luar negeri, sehingga seolah-olah keberadaan HTI dan paham khilafah di Indonesia cukup besar, padahal sesungguhnya tidak. Di pihak lain, silent majority yang mendukung Pancasila dan Kebinekaan justru lebih banyak diam. Inilah yang mungkin mengecoh persepsi investor,” jelasnya.

Ia beralasan mengapa para investor tidak perlu phobia dan takut berinvestasi di Indonesia.

“Pertama, pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah bersikap tegas terhadap HTI dengan membubarkan organisasi kemasyarakatan yang mengusung paham negara khilafah tersebut. Kedua, seperti saya sebut tadi, berdasarkan hasil survey, jumlah pendukung HTI dan khilafah sangat kecil, tak sampai 2 persen. Di pihak lain jumlah pendukung Pancasila, kebinekaan dan negara kebangsaan sangat besar, hanya saja mereka silent majority,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa pada 10 Juli 2017 lalu, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017, sebagai pengganti UU No 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). DPR RI kemudian mengesahkan Perppu Ormas tersebut menjadi UU pada 24 Oktober 2017. Dengan Perppu Ormas inilah pemerintah membubarkan HTI yang dinilai bertentangan dengan Pancasila karena mengusung paham negara khilafah.

“Jadi, pembubaran HTI dan pelarangan paham-paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila itu landasannya sudah cukup kuat di Indonesia. Maka investor tak perlu khawatir. Apalagi, pemerintah sudah mencabut ratusan peraturan daerah yang tidak kondusif bagi iklim investasi,” paparnya.

Bahwa saat ini eks-HTI sedang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, menurut Rumadi, hal itu wajar-wajar saja, karena Indonesia adalah negara hukum yang mengakomodasi hal tersebut.

“Saya yakin, gugatan eks-HTI itu akan ditolak pengadilan, karena alasan pemerintah membubarkan HTI tersebut memang rasional dan konstitusional,” tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar