Presiden menyampaikan, setelah beberapa dekade berada di tangan pihak lain, Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, dan mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Read more...
Presiden menilai, keberhasilan melakukan negosiasi untuk meningkatkan porsi kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia menjadi 51 persen merupakan sebuah lompatan. Read more...
Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah, Inalum akan membeli saham Freeport McMoran untuk mencapai tambahan 5,4% saham hingga menjadi 51%. Read more...
Pimpinan Freeport Adkerson menilai kesepakatan tersebut sangat penting untuk kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia, yang adalah anak usaha dari Freeport McMoran. Read more...
Masa delapan bulan tersebut terhitung sejak aturan perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dikeluarkan. Pada 17 Februari 2017 Freeport mengancam akan membaa persoalan ini ke arbitrase internasional jika 120 hari pada hari te Read more...
"Ini bukan hal yg sulit bagi kita. Kita punya pengalaman di underground mining (pertambangan bawah tanah), hidrometalurgi, smelter, jadi enggak ada yang aneh..." Read more...
Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah berupaya sedemikian rupa untuk memberi kemudahan bagi PTFI untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia. Read more...
Jika Freeport tidak mau bersikap adil setelah 48 tahun mendapatkan keistimewaan yang menguntungkan, lanjut Adian, maka tidak salah jika sekarang Pemerintah bersikap tegas. Read more...
Hikmahanto membantah pernyataan Freeport bahwa pemaksaan pemerintah agar Freeport mengubah KK adalah tidak benar. Yang dilakukan pemerintah justru memberi jalan keluar bagi pemegang KK seperti Freeport. Read more...
Jika Freeport bersikukuh untuk tetap berstatus KK maka perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu sudah melanggar Undang-undang (UU) Minerba, terkait kewajiban membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Read more...
GMKI mendukung upaya Pemerintah dalam permasalahan kesepakatan kontrak dengan PT. Freeport Indonesia termasuk dalam menghadapi upaya PT. Freeport Indonesia membawa persoalan ini ke Arbitrase Internasional. Read more...
Freeport menafsirkan ketentuan Kontrak Karya (KK) sebagai "UU khusus dan istimewa". Karena itu, Freeport agaknya merasa tak perlu tunduk pada UU Minerba RI, sehingga harus dibawah ke arbitrase internasional. Read more...
Ancaman Freeport tersebut merupakan bentuk arogansi karena Freeport merasa sejajar dengan pemerintah Republik Indonesia. Ini disebabkan karena Kontrak Karya mendudukkan pemerintah sejajar dengan Freeport. Read more...