Langkah ini menandai pergeseran tajam dari kebijakan sebelumnya, di mana shutdown biasanya hanya berujung pada cuti tanpa bayaran sementara.

WASHINGTON DC, IndonesiaSatu.co — Pemerintah Amerika Serikat menghadapi ancaman shutdown mulai 1 Oktober 2025 setelah Kongres gagal menyepakati rancangan anggaran tahunan. Gedung Putih melalui Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB) telah mengirimkan memo kepada seluruh lembaga federal untuk menyiapkan skema pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai negeri sipil (PNS).

Langkah ini menandai pergeseran tajam dari kebijakan sebelumnya, di mana shutdown biasanya hanya berujung pada cuti tanpa bayaran sementara. Dalam memo yang dikutip Reuters, OMB meminta setiap lembaga mengidentifikasi program, proyek, dan aktivitas yang akan kehilangan pendanaan diskresioner, serta menyiapkan pemberitahuan resmi kepada pegawai jika Kongres gagal meloloskan anggaran.

“Program yang tidak mendapatkan dukungan dari alokasi wajib akan menanggung beban terberat dari shutdown,” tulis OMB dalam memo tersebut.

Belum jelas apakah kebijakan ini merupakan strategi Presiden Donald Trump untuk mendorong pengurangan tenaga kerja federal atau sekadar taktik negosiasi agar Partai Demokrat menyetujui rancangan pendanaan yang diajukan Partai Republik. Namun, langkah ini langsung menuai kritik dari oposisi.

Pemimpin Senat Demokrat, Chuck Schumer, mengecam kebijakan tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap aparatur sipil negara. “Donald Trump sudah memecat pegawai federal sejak hari pertama, bukan untuk memerintah, melainkan untuk menakut-nakuti,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.

Schumer menambahkan bahwa keputusan PHK kemungkinan besar akan dibatalkan oleh pengadilan, merujuk pada preseden sebelumnya. Meski demikian, memo OMB tetap meminta setiap lembaga federal segera menyerahkan rencana pengurangan pegawai dan menyiapkan komunikasi resmi kepada staf.

Shutdown pemerintahan AS berpotensi mengganggu layanan publik, memperlambat proses administrasi, dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi menjelang kuartal akhir tahun fiskal. Sektor-sektor vital seperti transportasi, keamanan nasional, dan pelayanan sosial diperkirakan akan terdampak jika anggaran tidak segera disahkan. ***

--- Sandy Javia