Robertus Robet mengatakan umat yang hadir menyerukan kepada Takhta Suci untuk melakukan investigasi melalui sebuah tim independen yang imparsial.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co  - Ratusan umat Katolik yang tergabung dalam ”Solidaritas Umat untuk Mgr. Paskalis Bruno Syukur, OFM” menggelar aksi ”Seribu Lilin dan Doa” di depan Nunciatura Apostolik (Kedutaan Besar Vatikan) Selasa, (10/2/2026).

Aksi tersebut – seperti namanya - merupakan bentuk solidaritas kepada Mgr. Paskalis Bruno Syukur, OFM, yang ”mengundurkan diri” pada 19 Januari 2026.

Setelah mengumumkan penguduran dirinya, Uskup Bogor tersebut kembali ke Rumah Persaudaraan OFM pada 7 Februari 2026 lalu.

Aksi damai itu tidak hanya bernuansa doa dan keprihatinan, tetapi juga mengandung kegelisahan umat terkait proses yang melatarbelakangi pengunduran diri Mgr. Paskalis tersebut.

Sejumlah umat yang hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa masih terdapat “kejanggalan” dalam rangkaian peristiwa yang berujung pada keputusan tersebut.

“Kejanggalan dan pertanyaan tersebut bukan hanya bagi kami umat Katolik Keuskupan Bogor, melainkan juga bagi umat Katolik di seluruh Indonesia,” ujar Dr Yustinus Prastowo dari Solidaritas Umat untuk Mgr Paskalis Bruno Syukur, OFM usai aksi di depan Nunciatura Apostolik, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Seperti diketahui, dalam pernyataan resmi ketika mengundurkan diri, Mgr. Paskalis menyampaikan bahwa dirinya bersikap menerima keputusan Paus tersebut dengan nada reflektif, tetapi juga menyiratkan sebuah tekanan.

“Saya menerima keputusan dari Paus Leo XIV dan tentu saja menanggalkan jabatan sebagai Uskup. Bukan dengan rasa kehilangan, melainkan dengan kebebasan hati. Meski ada tekanan dan situasi sulit yang mengikutinya,” ujar Mgr. Paskalis.

Pernyataan inilah yang memicu sejumlah pertanyaan di kalangan umat perihal tekanan dimaksud. Apalagi, sebelumnya, beredar viral di media sosial tuduhan terhadap Mgr Paskalis -  yang hingga kini belum terbukti kebenarannya.

“Kami mengetahui dengan terang bahwa sebelum pengunduran diri tersebut, terdapat setidaknya dua peristiwa penting,” kata Prof Dr Robertus Robert dari Solidaritas Umat untuk Mgr Paskalis Bruno Syukur, OFM yang juga ikut hadir dalam acara tersebut.

Menurut Robertus Robert, kedua peristiwa itu adalah pertama, beredarnya sebuah surat berisi tuduhan-tuduhan yang bersifat sumir dari dua pribadi yang dibiarkan menyebar luas dan viral.

Kedua, ditunjuknya visitator apostolik yang ditugaskan untuk memeriksa tuduhan-tuduhan tersebut.

Namun, kata Robertus, tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan secara meyakinkan. Ironisnya, keputusan terhadap Uskup Emeritus Mgr Paskalis justru telah diambil bahkan sebelum kebenaran atas tuduhan-tuduhan tersebut terungkap.

“Dari titik inilah kami mempertanyakan dengan sungguh-sungguh yakni apakah Mgr Paskalis sudah mendapatkan perlakuan yang benar, adil, dan bermartabat?” kata Robertus Robert retoris.

Seruan Investigasi

Robertus mengatakan, solidaritas umat untuk Uskup Emeritus Mgr Paskalis bukan sebuah bentuk perlawanan terhadap Gereja.

Demikian pula umat yang menggelar aksi tidak mempunyai keinginan agar Uskup Emeritus Mgr Paskalis kembali menggembalakan umat di Keuskupan Bogor.

“Solidaritas ini merupakan seruan profetis dan harapan tulus kepada Gereja Katolik di Indonesia agar para gembala Gereja menggunakan otoritas rohaninya untuk merangkul, melayani, dan mengajarkan kebenaran, bukan untuk menekan dengan logika kekuasaan yang menyerupai praktik politik duniawi,” katanya.

Dia mengatakan umat yang hadir menyerukan kepada Takhta Suci untuk melakukan investigasi melalui sebuah tim independen yang imparsial. Tim tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi seluruh rangkaian proses visitasi yang sudah dilakukan oleh visitator apostolik hingga pengunduran diri Mgr Paskalis Bruno Syukur, OFM.

“Umat Katolik Indonesia adalah umat yang sudah terdidik dalam tradisi demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kami berhak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dengan gembala kami, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana keadilan ditegakkan dalam tubuh Gereja,” kata Robertus.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Nunciatura Apostolik maupun Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. *

--- F. Hardiman