"Prinsipnya, keharmonisan warga NTT jauh lebih penting daripada proyek geothermal," tandas Justino.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Ketika bangsa kita menggenjot re-industrialisasi dan hilirisasi di era pemerintahan Prabowo Subianto, secara substansial mesti ditopang dengan suplai energi yang memadai dan menjagkau hingga pelosok daerah se-Nusantara.

Namun pasokan energi ini harus merupakan energi hijau yang menunjang industri hijau.

Dampak lingkungan hidup dalam proses pengadaan suplai energi hijau ini patut menjadi landasan utama agar hidup masyarakat setempat tidak terganggu. 

Demikian hal itu diutaraka Ilham Habibie pada diskusi yang diselenggarakan Forum Dialog Nusantara (FDN) di Perpustakaan Habibie dan Ainun, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Hal itu diperkuat oleh pernyataan Gubernur NTT, Emanuel Melkiade Laka Lena yang juga hadir sebagai narasumber kunci pada acara tersebut. 

Gubernur Melki menegaskan bahwa transformasi energi saat ini harus menjadi perhatian utama pemerintah dan perlu kajian yang mendalam agar tidak terjadi mispersepsi di masyarakat NTT. 

Gubernur Melki menyinggung bahwa gelombang penolakan terhadap proyek geothermal di NTT disebabkan oleh beberapa alasan. 

Salah satunya yakni 'kegagalan' proyek geothermal di Mataloko, Kabupaten Ngada yang sudah hampir 30 tahun dan bahkan terancam akan ditutup.

Padahal, kegagalan di Mataloko tidak berarti kita berhenti membangun kembali dengan kajian yang holistik. 

Tentu ada contoh keberhasilan proyek geothermal di beberapa negara, seperti disebutkan Menteri Perindustrian RI 2014-2016, Saleh Husin.  

Pada prinsipnya, kita tidak serta-merta meraih keberhasilan dalam pengadaan energi geothermal ini tanpa SDM berkualitas, karena pembangunan geothermal itu merupakan hasil sains yang harus akurat dan berdasarkan feasibility studies yang lengkap dan dijalankan dengan dukungan SDM yang profesional. 

Hal itu muncul dalam diskusi setelah Romanus Lendong, menekankan kualitas SDM dalam menyokong pembangunan geothermal di NTT. 

Begitu pentingnya transformasi energi dari fosil ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT), bermuara pada target pemerintah, yakni agar kita kelak menggunakan energi zero emision.

Demikian hal itu diberi aksentuasi khusus oleh Satya W.Yudha, Anggota Dewan Energi Nasional yang merupakan mitra Kementerian ESDM RI.

Setelah sesi dialog dan diskusi hampir 3 jam, Direktur Eksekutif Forum Dialog Nusantara (FDN), Justino Djogo, dalam keterangan tertulis kepada media ini, Senin (21/7/2025) memberi beberapa catatan kritis. 

Pertama, polemik yang timbul terkait pembangunan geothermal di NTT disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sehingga ada kesan bahwa kajian yang menyeluruh terkait geothermal di NTT dan persiapan SDM terkait pembangunannya belum maksimal. 

"Itu berarti, perlu prinsip kehati-hatian, kajian ilmiah yang intensif," ungkap Justino. 

Kedua, perlu adanya FORUM DIALOG GEOTHERMAL NTT, dan hal itu diamini oleh Gubernur NTT di penghujung diskusi.

Ketiga, harmoni dan persatuan warga NTT tetap terjaga dan jangan sampai pecah serta diadu-domba hanya karena proyek pembangunan geothermal ini. 

Keempat, berbagai masukan dan narasi dari berbagai perspektif gelah disampaikan dalam forum ini secara demokratis.

"Prinsipnya, keharmonisan warga NTT jauh lebih penting daripada proyek geothermal," tandas Justino.

--- Guche Montero