"Luka belum sembuh setahun bencana Sumatera, ditambah lagi gempa NTT, sekarang karhutla. Kita di sini sepakat untuk membuka mata para penguasa," kata salah seorang orator.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Mahasiswa di berbagai wilayah dari berbagai kampus, baik di Jakarta, Yogyakarta, hingga Makassar, serentak menggelar demonstrasi pada Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan momentum dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Di Jakarta, mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi di Tugu Tani, Jakarta Pusat pukul 15.00 WIB. Salah satu tuntutan massa adalah mendesak pemerintah menetapkan status kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bencana nasional.

"Menuntut pemerintah untuk menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan bencana banjir sebagai bencana nasional, menjamin dan memulihkan kesehatan warga, mengadili dan mencabut izin korporasi yang bertanggung jawab dalam krisis ini," kata Yathalathof Imawan selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI.

Yathalathof tak menampik ada isu krusial soal polemik ijazah Wakil Presiden Gibran hingga wacana pemakzulan. Namun ia menyebut massa aksi akan fokus pada tuntutan masyarakat di daerah, terutama menurunkan biaya hidup yang saat ini semakin mahal.

"Lebih ke situasi sekarang saat masyarakat di daerah banyak yang lagi menderita. Jadi fokus soal kesejahteraan, bukan tentang kekayaan," lanjut Athof.

Sementara itu, tuntutan dan sorotan lain yang juga diutarakan massa dari mahasiswa dalam aksi unjuk rasa dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yakni:

Pertama, menuntut pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan pasar.

Kedua, pembatasan kebebasan berpendapat

Ketiga, maraknya Praktik KKN.

Keempat, turunkan biaya pendidikan, kesehatan, pelayanan publik yang mahal dan berikan akses yang merata

Sebelumnya, polisi memperketat pengamanan di sejumlah stasiun commuter line (KRL) dan gerbang Tol Merak-Jakarta menjelang aksi demonstrasi 2 tahun rezim Prabowo-Gibran di sejumlah titik di Jakarta.

Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menegaskan penyampaian pendapat merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan difasilitasi. 

Dadang menegaskan, kehadiran TNI-Polri di tengah masyarakat merupakan bentuk pelayanan untuk memastikan setiap warga dapat menjalankan hak dan aktivitasnya dengan aman.

Ribuan personel yang dikerahkan itu terdiri dari 7.660 personel Polri, 1.540 personel TNI, 135 personel Pemda DKI Jakarta, dan 170 personel pengamanan dalam (Pamdal).

Mahasiswa Geruduk DPRD DIY

Di tempat lain, pada hari yang sama ribuan peserta aksi menggelar demo dengan menggeruduk kantor DPRD DIY, Kota Yogyakarta, Selasa (20/10/26) siang.

Mulanya, puluhan peserta aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang datang dan menyuarakan aspirasinya melalui orasi di atas mobil komando.

Dalam orasinya, massa mengkritik upaya penanganan bencana dan pemulihan pascabencana oleh pemerintah yang dinilai tidak serius.

"Luka belum sembuh setahun bencana Sumatera, ditambah lagi gempa NTT, sekarang karhutla. Kita di sini sepakat untuk membuka mata para penguasa," kata salah seorang orator.

Orator lainnya juga mengkritik lambatnya respons pemerintah menuntaskan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sehingga kini masyarakatnya hidup dalam rasa was-was.

"Saudara-saudara kita di Kalimantan, hutan-hutannya dibakar, tinggal di wilayah yang tidak layak huni tetapi masyarakatnya malah disuruh adaptasi," pekik orator.

Di tengah upaya penanganan yang dianggap carut-marut itu, massa aksi makin dikecewakan dengan munculnya dugaan kasus korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dugaan kasus ini dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Oktober 2026 berkaitan dengan penyalahgunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana darurat.

DSP adalah anggaran yang disiapkan pemerintah untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana. Dana dipakai dalam berbagai situasi, antara lain kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di NTT, serta banjir sporadis di Sumatra.

Di tengah orasi HMI, datang ratusan massa aksi yang membawa spanduk 'Yogyakarta Melawan'. Disusul kemudian lebih banyak lagi mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang mengenakar jas almamater biru.

Adapun dari UII dalam aksi ini turut membawa sejumlah butir tuntutan; antara lain, evaluasi total penanggulangan karhutla dan percepat pemulihan masyarakat terdampak.

Lalu, tuntutan lain yakni moratorium, evaluasi, dan transparansi program strategis nasional terutama MBG dan KDMP. Menuntut regulasi pengadaan, tata kelola dan transparansi BBM subsidi di setiap daerah di Indonesia.

Selanjutnya, menuntut perbaikan pola komunikasi pemerintah terutama komunikasi Presiden yang kerap merendahkan rakyat. Restrukturisasi dan perampingan kabinet gemuk demi efisiensi birokrasi dan anggaran negara.

Kemudian, hentikan militerisme dalam berbagai bentuk terutama pelibatan militer di ranah sipil, serta tegakkan proses peradilan HAM bagi 13 peristiwa pelanggaran HAM Berat masa lalu.

Dalam aksi kali ini pula, massa mendesak untuk ditemui perwakilan legislatif. Setelah beberapa saat, Ketua DPRD DIY, Nuryadi muncul dan menyampaikan akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke pusat.

33 Titik Demo di Makassar

Sementata itu, sebanyak tiga ribu personel gabungan Polri-TNI serta instansi terkait dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi yang tersebar di 33 titik di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Iya, personel yang diturunkan ada 3 ribu gabungan," kata Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Jaffar Ahmad.

Jumlah titik aksi di Makassar, kata Ahmad, tersebar di 33 titik termasuk di depan kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, hingga Jalan Urip Sumiharjo.

"Diperkirakan ada 33 titik demo hari ini, seperti di DPRD Sulsel, dibawa jembatan flyover, Jalan Sultan Alauddin, Jalan Perintis Kemerdekaan dan beberapa titik yang berada didepan kampus mahasiswa," ungkapnya.

Untuk mengantisipasi kemacetan, kata Ahmad, pengendara agar dapat mencari jalur alternatif, sehingga tidak terjebak kepadatan kendaraan nantinya.

"Masyarakat agar menghindari tempat yang digunakan mahasiswa yang menyalurkan aspirasinya," pungkasnya.

--- Guche Montero