Breaking News

REGIONAL Dukung Percepatan Akreditasi BLK Komunitas Karitas Peduli Lembata, PADMA Indonesia Harap Jadi Pilot Program di NTT 17 Feb 2024 20:41

Article image
Suster Margaretha Ada, SSpS dan Suster Domitila Kilok, SSpS pose bersama dengan Penjabat Bupati Lembata Matheos Tan dan Kadis Nakertrans Lembata Rafael Betekeneng di Ruangan Kerja Bupati Lembata. (Foto: HO)
"Saatnya Lembata harus dijadikan pilot program Migrasi Aman di NTT melalui Gerakan Masyarakat Anti- Human Trafficking dan Migrasi Aman (Gema Hati Mia) mulai dari tingkat desa dan kelurahan," kata Gabriel.

LEWOLEBA, IndonesiaSatu.co-- Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia mendukung percepatan akreditasi Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Karitas Peduli Lembata, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).

BLK yang berlokasi di Bukit Pada, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata itu dipimpin oleh Suster Margaretha Ada dari Kongregasi Servae Spiritus Sanctus (SSpS) atau Suster Misi Abdi Roh Kudus.

Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, pada Jumat (16/2/2024), menerangkan bahwa Suster Margaretha dan Instruktur BLK Program Pelatihan Operator Komputer Suster Domitila Kilok, SSpS beraudiensi dengan Penjabat Bupati Lembata, Matheos Tan.

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Lembata.

Selanjutnya, Tim melaporkan rencana akreditasi nasional BLK Komunitas Karitas Peduli Lembata menjadi BLK Luar Negeri (BLK LN) yang mandiri dan profesional, sebagaimana disyaratkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Gabriel, Penjabat Bupati Lembata dan jajarannya sangat antusias mendukung rencana akreditasi BLK Komunitas Karitas Peduli Lembata.

Pasalnya, Lembata termasuk kategori kantong migrasi ilegal yang rentan menjadi korban perdagangan orang atau human trafficking.

"Kami mendukung percepatan akreditasi BLK Komunitas Susteran SSpS menjadi BLK LN sehingga bisa melatih calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar memenuhi persyaratan; yakni memiliki keterampilan mahir melalui skema Dilatih, Disertifikasi dan Ditempatkan (3D) sesuai job order negara tujuan penempatan,” ujar Gabriel dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Sabtu (17/2/2024).

Gabriel berharap Pemerintah Kabupaten Lembata dapat berkoordinasi dengan Kemnaker RI untuk segera mengadakan Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA).

Menurutnya, hal itu penting agar setelah pelatihan di BLK Luar Negeri, calon PMI bisa mengurus semua persyaratan legal formal sesuai prasyarat negara tujuan, sehingga calon PMI tidak pergi merantau secara ilegal yang rentan dengan human trafficking.

"Calon PMI yang berangkat ke luar negeri perlu dipersiapkan sejak awal sehingga mereka juga diutus menjadi duta pariwisata sekaligus misionaris awam di negara penempatan. Mereka merantau harus dengan skema Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN)," ujar Gabriel.

Sebaliknya, lanjut Gabriel, apabila ada yang tidak lolos seleksi karena kesehatannya terganggu, maka bisa bekerja di dalam negeri saja dengan skema Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD).

Kemudian, terang Gabriel, calon PMI jebolan sekolah vokasi profesional bisa dipersiapkan kemahiran bahasa asing negara tujuan dan pengenalan budaya dan hukum yang berlaku di negara tujuan serta mengamankan dokumen-dokumen resmi melalui digitalisasi dan LTSA.

"Mereka harus menyiapkan hotline khusus, dan jika ada masalah harus berkolaborasi dengan gugus tugas pencegahan dan penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) baik di Kabupaten, Provinsi maupun Pusat, juga perwakilan RI dan semua stakeholder di luar negeri seperti bekerja sama dengan para misionaris asal NTT di seluruh dunia,” ujarnya.

Kolaborasi Pentahelix

Gabriel menegaskan, penting untuk terus membangun sinergitas dan kolaborasi pentahelix; mencakup pemerintah, akademisi, rakyat, Civil Society Organization (CSO) dan pers di Lembata untuk bersama-sama melakukan pencegahan human trafficking dan migrasi aman.

"Saatnya Lembata harus dijadikan pilot program Migrasi Aman di NTT melalui Gerakan Masyarakat Anti- Human Trafficking dan Migrasi Aman (Gema Hati Mia) mulai dari tingkat desa dan kelurahan," kata Gabriel.

"Keseriusan Suster Margaretha Ada, SSpS selaku pimpinan BLK yang menjalin kerja sama dengan Penjabat Bupati Lembata dan Kadis Nakertrans Lembata beserta stakeholder terkait di Lembata, patut diapresiasi dan didukung total," tandas Gabriel.

--- Guche Montero

Komentar