Mereka mengingatkan bahwa bangsa ini masih punya kesempatan untuk berbenah, jika mau belajar dari data, dari sejarah, dan dari nurani kolektifnya sendiri.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co- Sebuah restoran di kawasan Senayan menjadi saksi diskusi panjang empat sosiolog lulusan Universitas Indonesia, ketika berbuka puasa bersama, pada Selasa sore, 3 Maret 2026.  

Mereka datang dengan latar akademik global, tetapi dengan kegelisahan yang sama: Indonesia yang terasa kian kehilangan arah.

Mereka adalah Freddy H. Tulung, alumnus Boston University yang datang lebih awal. Disusul Asri Hadi, yang melanjutkan sekolahnya ke Monash University, Otho H. Hadi yang pernah mengeyam pendidikan di Kent dan Harvard University, serta Ahmed Kurnia yang pernah belajar di Berlin lalu meraih Jefferson Fellowship di East-West Center, Honolulu.

Mereka tidak membawa makalah resmi. Hanya berupa catatan, data, dan keprihatinan.

MBG dan Logika Populisme Kebijakan

Topik pertama yang mengemuka adalah polemik MBG (yang dalam perbincangan mereka merujuk pada program bantuan sosial dan pangan yang belakangan menuai kritik soal tata kelola dan transparansi).

Freddy membuka diskusi dengan data kemiskinan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tercatat bahwa angka kemiskinan Indonesia berada di kisaran 9 persen lebih, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 25 juta jiwa.

“Kita memang melihat tren penurunan dalam satu dekade terakhir,” ujarnya.  “Tetapi problemnya bukan hanya angka. Yang lebih penting adalah kualitas intervensinya,” katanya melalui siaran tertulis.

Menurut Freddy, banyak program sosial di Indonesia cenderung bersifat responsif dan populis, bukan transformasional. Ia merujuk pada berbagai evaluasi kebijakan yang menunjukkan persoalan klasik: data penerima yang tidak akurat, tumpang tindih bantuan, serta minimnya pengawasan di tingkat daerah.

“Kalau MBG hanya menjadi instrumen politik elektoral, maka ia kehilangan ruh sosiologisnya,” kata Freddy. “Kebijakan sosial seharusnya memperkuat kohesi sosial, bukan memperdalam ketergantungan,” lanjutnya.

Asri Hadi menimpali dengan perspektif komparatif dari negara jiran. “Di Monash saya belajar bahwa desain kebijakan sosial itu harus berbasis evidence dan partisipasi publik. Di Indonesia, kita sering terbalik: kebijakan diumumkan dulu, evaluasi menyusul, itupun kalau sempat,” katanya sambil terkekeh.

Reformasi Polisi: Jalan di Tempat?

Diskusi menghangat ketika Otho mengangkat isu reformasi kepolisian. Sejak era Reformasi 1998, Kepolisian Republik Indonesia telah dipisahkan dari TNI. Namun, menurut berbagai survei nasional, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, terutama kepolisian, masih rendah.

Beberapa kasus besar dalam lima tahun terakhir, mulai dari kekerasan aparat hingga perkara etik pejabat tinggi, menggerus legitimasi institusional. Data survei lembaga-lembaga nasional menunjukkan bahwa meski kepercayaan publik sempat naik, ia mudah anjlok setiap kali muncul kasus besar yang viral.

“Secara struktural, reformasi telah dijalankan melalui berbagai penyesuaian kelembagaan dan regulatif,” ujar Otho.

Tetapi, katanya, transformasi pada tataran kultural belum sepenuhnya terwujud. ”Permasalahan utamanya tidak semata terletak pada desain regulasi, melainkan pada persistennya kultur kekuasaan yang belum mengalami perubahan secara substantif,” katanya.

"Di era modern, legitimasi institusi dibangun di atas akuntabilitas, bukan sekadar otoritas. Reformasi yang tidak dibarengi dengan transparansi dan kontrol publik yang kuat pada akhirnya hanya akan menjadi retorika belaka," ujarnya.

Ahmed Kurnia menambahkan dimensi sosiologis yang lebih luas. “Ketika aparat penegak hukum kehilangan legitimasi moral, yang tergerus bukan hanya kepercayaan pada polisi, tetapi pada negara secara keseluruhan. Ini berbahaya dalam jangka panjang”.

Ujug-ujug Impor Mobil dari India

Isu yang sempat membuat mereka tersenyum kecut adalah kebijakan impor mobil dari India yang diumumkan secara mendadak dan memicu perdebatan publik.

Indonesia selama ini berambisi memperkuat industri otomotif nasional dan ekosistem kendaraan listrik. Namun, kebijakan impor yang kurang dikomunikasikan dengan baik memunculkan pertanyaan tentang konsistensi strategi industrialisasi.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa sektor otomotif menyumbang signifikan terhadap PDB industri pengolahan dan menyerap jutaan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.

“Kalau kebijakan berubah-ubah tanpa roadmap yang jelas, dampaknya ke buruh dan rantai pasok,” kata Asri.

Freddy melihatnya sebagai gejala lebih besar: “Kita mengalami fragmentasi kebijakan. Tidak ada narasi pembangunan yang utuh. Hari ini bicara hilirisasi, besok impor,” timpalnya.

Bayang-bayang Perang di Timur Tengah

Perbincangan lalu meluas ke geopolitik. Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu eskalasi di Timur Tengah kini menjadi sorotan. Indonesia secara historis menganut politik luar negeri bebas-aktif dan konsisten mendukung Palestina.

Otho mengingatkan bahwa setiap eskalasi di Timur Tengah hampir selalu berdampak pada harga energi global. Indonesia jelas akan terpapar fluktuasi harga minyak dunia. “Kenaikan harga minyak mentah berdampak pada subsidi energi dan APBN. Ujungnya ke inflasi,” ujarnya.

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa gejolak global berkontribusi pada tekanan nilai tukar rupiah dan volatilitas pasar keuangan. Ahmed menambahkan dimensi sosialnya. “Ketika harga energi dan pangan naik, kelompok rentan paling terdampak. Ini bukan sekadar isu luar negeri; ini isu dapur rumah tangga,” kata Ahmed.

Dalam konteks politik luar negeri, Ahmed menekankan pentingnya konsistensi prinsip. “Indonesia harus tetap pada garis konstitusionalnya. Kita menolak penjajahan dan kekerasan. Tapi kita juga harus realistis membaca konfigurasi kekuatan global”.

Asri melihat potensi polarisasi domestik. “Isu Timur Tengah selalu punya resonansi emosional di Indonesia. Jika tidak dikelola dengan narasi yang jernih, ia bisa memperdalam polarisasi politik”.

Carut-Marut dan Harapan

Empat sosiolog itu sepakat bahwa Indonesia sedang berada di persimpangan: antara konsolidasi demokrasi dan kemunduran institusional; antara kebijakan berbasis data dan populisme jangka pendek; antara prinsip bebas-aktif dan tekanan geopolitik.

“Kita tidak kekurangan regulasi,” kata Otho. “Yang kita kekurangan adalah konsistensi dan keteladanan”.

Ahmed menutup diskusi dengan nada reflektif. “Sosiologi mengajarkan kita melihat struktur, bukan sekadar peristiwa. Carut-marut yang kita lihat hari ini adalah akumulasi dari keputusan-keputusan yang tidak berbasis visi jangka panjang,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Indonesia terlalu besar untuk dikelola secara improvisasi”.

Di luar, lampu-lampu Senayan mulai menyala. Lalu lintas kembali padat. Percakapan mereka mungkin tidak akan langsung mengubah kebijakan. Namun setidaknya, sejak sore hingga malam itu, empat sosiolog dari Universitas Indonesia mencoba membaca zaman dengan jernih.

Mereka mengingatkan bahwa bangsa ini masih punya kesempatan untuk berbenah, jika mau belajar dari data, dari sejarah, dan dari nurani kolektifnya sendiri. *

--- F. Hardiman