INTERNASIONAL Eskalasi Konflik Semakin Meningkat, 28 Juta Warga Kongo Hadapi Kelaparan Akut 28 Mar 2025 12:11
Dilaporkan 2,5 juta orang jatuh lagi dalam kelaparan hebat sejak lonjakan kekerasan terakhir pada bulan Desember, kata Program Pangan Dunia (WFP) PBB dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).
KONGO, IndonesiaSatu.co -- Dua puluh delapan juta orang menghadapi kelaparan akut di Republik Demokratik Kongo. Ini adalah sebuah rekor bagi negara tersebut, didorong oleh konflik yang meningkat antara pemerintah dan pemberontak yang didukung Rwanda di bagian timur, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Hari Kamis (27/3/2025).
Krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung lama di Kongo telah diperburuk oleh konflik tersebut. Dilaporkan 2,5 juta orang jatuh lagi dalam kelaparan hebat sejak lonjakan kekerasan terakhir pada bulan Desember, kata Program Pangan Dunia (WFP) PBB dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).
Mereka yang menghadapi kelaparan akut diklasifikasikan sebagai Fase 3 atau lebih tinggi dalam Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC). Dari 28 juta orang di Kongo, 3,9 juta berada dalam Fase 4, yang berarti mereka mengalami tingkat kelaparan darurat. Negara tersebut memiliki populasi lebih dari 100 juta.
Pertempuran antara pemerintah dan pemberontak M23 yang didukung Rwanda telah meningkat sejak awal tahun menjadi konflik terbesar di Kongo timur dalam beberapa dekade dan menyebabkan ratusan ribu orang meninggalkan rumah mereka.
“Situasi saat ini sangat buruk bagi penduduk, karena panen gagal, harga pangan melambung, jutaan orang menghadapi kerawanan pangan akut dan semakin rentan,” kata Athman Mravili, perwakilan sementara FAO di Kongo.
Lebih dari 10 juta orang yang menghadapi kelaparan akut berada di Kongo Timur. Kerawanan pangan ini sudah dimulai sejak perang dan genosida Rwanda tahun 1994 yang menewaskan jutaan orang dan memunculkan puluhan kelompok milisi.
Di tempat lain di negara itu, inflasi dan depresiasi mata uang Kongo telah mempersulit banyak orang untuk mendapatkan cukup makanan.
Pemotongan bantuan luar negeri oleh AS dan donor utama lainnya telah membuat lembaga kemanusiaan kesulitan menanggapi dampak konflik, bencana alam, dan perubahan iklim.
---R.Kono
Komentar