JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Yohanes Ande Kalla alias Joni bocah pemanjat tiang bendera yang kembali viral akibat gagal masuk menjadi Anggota TNI padahal pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo usai aksi heroiknya 4 tahun silam kini dipanggil oleh Komandan Kodim 1605/ Belu.

Viralnya berita tentang kegagalan Joni masuk TNI menjadi konsumsi publik sehingga diberitakan dibeberapa media massa baik lokal maupun nasional.

Dikutip dari Antara, akibat viralnya berita tersebut, Joni dipanggil Komandan Kodim 1605/ Belu Letkol Arh Suhardi untuk menghadap ke Makodim Belu, Selasa (6/8).

“Saya ditelepon untuk menghadap Dandim Belu, tetapi saya belum tahu ketemu untuk apa,” kata Joni

Remaja asal Desa Silawan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut mengaku belum tahu tujuan pemanggilan itu.

“Mungkin setelah bertemu dengan Bapak Dandim baru saya bisa tahu alasan pemanggilan mereka,” ujar dia.

Namun ada kabar gembira untuk Joni, meski awalnya gagal karena tinggi badan, namun Joni punya kelebihan lain yang membuat dia bisa dipekerjakan di TNI.

Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Inf Agung Udayana Kolonel Inf Agung Udayana mengatakan Joni diberi kesempatan untuk lanjut seleksi masuk menjadi prajurit TNI AD. Pihaknya akan menggali potensi Joni di bidang lain.

Piagam penghargaan yang didapat Joni dari Panglima TNI dan Kemendikbud tahun 2018 telah dilaporkan ke Mabesad. Mabesad kemudian memerintahkan untuk memberi kesempatan bagi Joni mengikuti tes lanjutan.

"Nanti kita gali apakah ada potensi-potensi yang lebih di bidang lainnya," ujar Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana, Kolonel Inf Agung Udayana, seperti dikutip Antara, Selasa (6/8).

Dia menerangkan tes yang akan dijalani secara gambaran besar, meliputi tes kesehatan, postur, jasmani dan akademik sampai dengan psikotes.

"Nantinya dari serangkaian tes tersebut apakah terdapat potensi yang sangat kuat sebagai keunggulan dari saudara Joni," ujar dia.

Adapun proses seleksi dari Kodam IX/Udayana sudah dimulai pada Selasa (6/8). Dengan serangkaian tes yang sudah disiapkan untuk nantinya dilaporkan ke Mabes TNI AD selaku pengambil keputusan akhir.*

--- Hendrik Penu