"Pemerintah memilih memperkuat fondasi ekonomi melalui reformasi penerimaan, penyelesaian hambatan usaha, dan menjaga ruang pertumbuhan sektor swasta tetap terbuka," tandas Purbaya.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan pemerintah belum akan menambah jenis pajak baru maupun menaikkan tarif pajak dalam waktu dekat.

Menteri Purbaya mengatakan, di tengah tekanan ekonomi global, pemerintah memilih menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan melalui penguatan investasi serta perbaikan iklim usaha. 

Menteri Purbaya menegaskan bahwa kebijakan fiskal saat ini tidak diarahkan untuk menambah beban masyarakat, melainkan memperkuat penerimaan melalui peningkatan kepatuhan pajak dan penutupan kebocoran.

“Fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan dan menutup kebocoran pajak, bukan menaikkan tarif,” ujar Memteri Purbaya, Rabu (29/4/2026). 

Menurut Purbaya, posisi itu konsisten dengan sikap pemerintah sejak awal, bahwa kenaikan pajak tidak akan dilakukan sebelum ekonomi cukup kuat, termasuk ketika pertumbuhan mendekati 6 persen. 

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Purbaya mengatakan bahwa Indonesia justru harus memperkuat mesin pertumbuhan domestik.

Purbaya menilai, tekanan eksternal selalu hadir dari waktu ke waktu, namun dapat dimitigasi melalui konsumsi rumah tangga, investasi, dan koordinasi kebijakan.

“Belanja masyarakat adalah mesin terbesar pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Purbaya. 

Karena itu, lanjut Purbaya, pemerintah berupaya menjaga konsumsi tetap kuat sambil mendorong investasi swasta agar menjadi penopang pertumbuhan. 

Lebih jauh Purbaya menegaskan bahwa ekonomi Indonesia selama ini bertumpu pada tiga pilar utama; yakni konsumsi, investasi, dan perdagangan.

Menurutnya, ketiga pilar itu harus dijaga agar tetap tumbuh di tengah gejolak global. “Realitanya, ekonomi Indonesia ditopang konsumsi, investasi serta perdagangan. Maka dari itu, kami akan terus jaga sektor swasta agar terus tumbuh, salah satunya dengan satgas P2SP atau debottlenecking,” ujarnya.

Ia menjelaskan, satgas debottlenecking disiapkan untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan usaha dan investasi, mulai dari persoalan perizinan hingga kendala di lapangan yang menahan ekspansi bisnis.

Dalam paparannya, Purbaya juga menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai bagian dari strategi menjaga pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, sinergi dengan aparat penegak hukum penting agar investasi termasuk di daerah, tidak terganggu oleh hambatan non-ekonomi.

“Jadi, kalau ada hambatan dalam bisnis atau investasi, bisa langsung laporkan dan akan segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum,” ujarnya.

"Pemerintah memilih memperkuat fondasi ekonomi melalui reformasi penerimaan, penyelesaian hambatan usaha, dan menjaga ruang pertumbuhan sektor swasta tetap terbuka," pungkasnya.

--- Guche Montero