“Ini preseden buruk hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia,” sorot Paskalis.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi vonis hukuman terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, menjadi 4 tahun penjara dari vonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta.

Terkait putusan tersebut, Front Bela Tanah Air (BETA) menilai pengurangan vonis oleh Hakim Pengadilan Tinggi sangat 'fantastis' yang justru mencederai marwah hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Ini preseden buruk hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia,” sorot Koordinator Front BETA, Paskalis da Cunha, SH, dalam rilisnya yang diterima media ini, Rabu (16/6/2021).

Menurut Paskalis, pemotongan hukuman tidak terlepas dari catatan buruk terkait penanganan perkara, penyidangan perkara, banding hingga putusan yang terbilang sangat cepat.

Menurut advokat senior ini, meski saat ini Indonesia mengalami situasi pandemi Covid-19 yang dahsyat, namun tidak berarti para majelis hakim yang menangani perkara Jaksa Pinangki, juga ikut-ikutan mengalami pandemi alias terpapar Covid-19, dengan putusan yang keblinger.

"Putusan Hakim PT DKI yang memangkas hukuman dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun, benar-benar mencabik-cabik rasa keadilan dan mencederai marwah hukum,” sesalnya.

Menyikapi hal itu, Front BETA akan menyampaikan catatan kritis terkait keputusan tersebut kepada Mahkamah Agung (MA) dan meminta untuk segera memanggil Majelis Hakim yang menangani perkara a quo di pengadilan banding tersebut.

“Kami akan laporkan persoalan ini. Majelis hakim harus diperiksa karena putusan nyeleneh tersebut terhadap terdakwa korupsi,” ujar Paskalis.

Sense of Belonging

Sorotan senada diutarakan advokat senior lainnya, Kornelis K. Saran, SH. Menurut Kornelis, apa yang disoroti Front BETA merupakan pemikiran hukum yang sangat kualitatif tentang law enforcement di Indonesia. 

"Sesungguhnya, catatan kritis Front BETA mengoreksi tingkah laku, pemikiran dan judgement dari hakim-hakim di Indonesia dalam menjatuhkan putusan yg sesuai rasa keadilan masyarakat," komentarnya.

Di lain pihak, kata Kornelis, hakim-hakim harus memiliki sense of belonging terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga selalu berdiri di garda terdepan dalam putusannya. 

"Realisme hukum Amerika menekankan, selain ketentuan-ketentuan hukum yang baik, sangat dibutuhkan kepeloporan hakim dalam upaya penegakan hukum guna menciptakan keadilan," tandasnya.

--- Guche Montero