Keempat menteri tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keoordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Penetapan Majelis Hakim memanggil saksi para menteri ini harus menjadi tanda awas, bahwa Mahkamah mulai berfikir dan bergeser dari soal penilaian 'Mahkamah Kalkulator' ke arah Mahkamah yang berusaha menemukan kebenaran dan keadilan. Read more...
Suhartoyo beralasan, dalam sidang sengketa seperti ini, MK tidak bersifat berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa. Read more...
Kedatangan para Advokat tersebut guna menyampaikan Pernyataan Keprihatinan, Dukungan dan Mengawal proses persidangan sengketa Perselisihan Suara Hasil Pilpres 2024. Read more...
Dalam putusannya, MK tidak mengabulkan permintaan 13 kepala daerah yang menginginkan jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak diatur ulang mundur menjadi 2025. Read more...
Palguna menilai, majelis hakim PTUN Jakarta harus mempertimbangkan banyak hal dalam memutus perkara gugatan Anwar Usman, karena perkara ini berbeda dengan perkara-perkara pada umumnya yang digugat ke PTUN. Read more...
"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mengandung kecacatan formil sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945," kata hakim konstitusi, Guntur Hamzah. Read more...
Kasus ini didalami berdasarkan Laporan Nomor: LP/B/356/XI/2023/SPKT/ Bareskrim Polri tertanggal 8 November 2023 dengan pelapor pihak Pengacara Pembela Pilar Konstitusi (P3K). Read more...
Ketua MK Suhartoyo berbarap agar para hakim konstitusi secara bersama-sama dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK. Hal itu mengingat ke depan terdapat agenda besar yang membutuhkan kerja bersama-sama antara ketua, wakil ketua, dan para hakim Read more...
Jimly mengatakan bahwa Anwar Usman terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, yakni Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Read more...
Julius mengatakan, PBHI melayangkan laporan untuk membersihkan Mahkamah Konstitusi dari intervensi politik dan keburukan-keburukan yang diakibatkan karena Hakim Konstitusi adalah cerminan dari konstitusi kita sendiri. Read more...
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjadi salah satu calon hakim MK. Bambang Pacul Menegaskan uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi III dijalankan secara profesional. Read more...
Dede Suryaman dinyatakan terbukti telah melanggar kode etik dan perilaku Hakim, khususnya pada bagian yang menegaskan bahwa hakim harus berperilaku tidak tercela. Read more...
Apapun dasar pertimbangan MA menerbitkan SEMA No.2 Tahun 2023, namun karena dalam UU Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, SEMA tidak berstatus sebagai Peraturan Perundang-Undangan, maka SEMA itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum Read more...
Keputusan itu diambil usai DPP KAI menerima pengaduan dari sembilan Hakim Konstitusi atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Denny, buntut pernyataannya yang mengaku mendapat bocoran putusan uji materi sistem Pemilu. Read more...
"Kecenderungan sikap Ketua Majelis Hakim dengan membatasi hak ingkar Terdakwa dan PH merupakan sinyal dari Ketua Majelis Hakim yang memberi pesan di mana Pengadilan menjadi alat politik, sebagaimana didalilkan oleh Terdakwa dan PH-nya," imbuh Petrus. Read more...