Sebagai bentuk dukungan konkret, Gubernur menyebutkan bahwa Pemprov NTT mengalokasikan dana APBD I untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 63.469 warga yang membutuhkan.

BAJAWA, IndonesiaSatu.co-- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menunjukkan komitmen dalam mendukung Universal Health Coverage (UHC) melalui penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam dialog bersama para Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Ngada, Pemprov NTT menegaskan pentingnya sinergi dan akurasi data sebagai kunci utama keberhasilan program kesehatan nasional.

Acara dialog bertajuk “Sinergi Penyelenggaraan Program JKN dalam rangka UHC Kabupaten Ngada” digelar di Aula Kantor Bupati Ngada, Selasa (15/7/2025), dan dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan daerah.

Bupati Ngada, Raymundus Bena menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi dan BPJS Kesehatan sehingga Kabupaten Ngada masuk kategori UHC Prioritas.

"Artinya, mayoritas penduduk telah terlindungi jaminan kesehatan nasional. Ngada sudah UHC Prioritas. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur atas dukungan terhadap program ini, meskipun masih ada catatan yang perlu kami tindak lanjuti,” ujar Bupati Raymundus.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan komitmennya untuk mendorong partisipasi penuh masyarakat dalam BPJS Kesehatan.

Gubernur menekankan pentingnya validasi data kependudukan sebagai dasar pemenuhan hak-hak pelayanan kesehatan masyarakat.

“Jangan sampai ada warga yang tidak punya KTP. Itu kunci untuk bisa akses layanan kesehatan dari negara. Identitas kependudukan harus lengkap dan akurat,” imbau Gubernur Melki.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Gubernur menyebutkan bahwa Pemprov NTT mengalokasikan dana APBD I untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 63.469 warga yang membutuhkan.

Selain itu, Gubernur juga mengingatkan bahwa setiap desa wajib memiliki tenaga kesehatan sesuai amanat UU Nomor 36 Tahun 2014: yakni bidan, perawat, dan apoteker desa.

Dorong Ekonomi Desa Lewat OVOP

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Melki juga menyinggung program unggulan One Village One Product (OVOP) yang menjadi bagian dari visi strategis pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma.

Ia meminta para Kepala Desa di Ngada untuk mengidentifikasi potensi unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah desa masing-masing.

“Kita ingin satu desa punya satu produk unggulan. Ini cara untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Menurut Gubernur, Kabupaten Ngada memiliki potensi besar untuk mendorong inovasi ekonomi berbasis sumber daya lokal jika dimaksimalkan secara terintegrasi.

Usai sesi dialog, rombongan melanjutkan agenda dengan melakukan peninjauan ke UPT Samsat Ngada yang berlokasi di Kisanata, Bajawa, untuk mendengarkan pemaparan program kerja dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala UPT Samsat Ngada, Noverius Nggili, menyampaikan bahwa pada tahun 2023, dari target Rp 12 miliar, realisasi mencapai 99,6%. 

Sementara untuk tahun 2025, target PAD dinaikkan menjadi Rp 18 miliar.

“Terima kasih atas kerja keras semua stakeholder di UPT Samsat Ngada. Kita optimistis target PAD tahun ini bisa tercapai,” katanya.

"Kita hidup dengan target yang terus meningkat. Dan itu bisa dicapai karena pertumbuhan ekonomi kita tahun ini membaik,” ujar Gubernur Melki.

Gubernur mengapresiasi semangat dan kinerja seluruh jajaran Samsat Ngada, serta meminta agar kekompakan dan profesionalisme terus dijaga untuk menunjang pembangunan daerah.

Turut hadir dalam dialog tersebut Bupati Ngada, Raymundus Bena; Ketua DPRD Ngada, Romilius Juji; Plt. Sekda Ngada, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende, para Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Kabupaten Ngada, Staf Ahli Bupati, serta para Asisten Sekda.

--- Guche Montero