JAKARTA, IndonesiaSatu.co — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara agresif memperkuat peran sektor jasa keuangan sebagai akselerator utama pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Langkah ini ditempuh melalui penyediaan skema pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan tepat sasaran dengan fokus membidik klaster sektor unggulan berbasis potensi komoditas lokal.

Komitmen strategis tersebut dikukuhkan melalui gelaran Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 yang mengusung tema ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor’ di Balai Kartini, Jakarta.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa di tengah pekatnya dinamika volatilitas makroekonomi global, penguatan struktur ekonomi domestik di tingkat daerah merupakan benteng pertahanan terbaik nasional.

“Tantangan global saat ini tidak boleh menyurutkan optimisme kita. Justru inilah momentum untuk membuktikan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia ditopang secara kokoh oleh produktivitas daerahnya. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor mutlak diperlukan agar kemajuan ekonomi dapat dirasakan secara merata dan menyokong pertumbuhan nasional,” ujar Friderica dalam sambutannya, Senin (25/5/2026).

Hadir dalam forum tingkat tinggi tersebut jajaran menteri dan kepala daerah, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti.

Turut hadir sejumlah pimpinan wilayah seperti Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay.

Bidik Valuasi Industri Ribuan Triliun

Sejak diluncurkan pada 2024, Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) besutan OJK telah sukses diimplementasikan secara nyata di 40 kabupaten dan kota di Indonesia. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko menambahkan, fokus utama program ini adalah membangun ekosistem keuangan yang terintegrasi guna memberikan kontribusi riil pada produk domestik regional bruto (PDRB) dan kesejahteraan rumah tangga.

Dalam draf rencana aksi nasional, OJK memetakan empat wilayah percontohan awal (pilot project) yang mengunci sektor agrikultur hulu hingga ekonomi kreatif hilir dengan potensi valuasi raksasa:

• Sumatera Selatan (Ekosistem Kopi): Berfokus pada hilirisasi kopi dari hulu ke hilir. Pada 2025, produksi kopi nasional tercatat mencapai 832,7 ribu ton dan dibidik melesat hingga 1,2 juta ton per tahun melalui optimalisasi lahan dan industri olahan berdaya saing global dengan potensi valuasi mencapai Rp129 triliun.

• Jawa Timur (Ekosistem Susu Sapi Perah): Mengembangkan rantai pasok pangan berbasis susu perah dengan nilai ekonomi mencapai Rp49,5 triliun melalui adopsi teknologi pemerahan modern dan perluasan akses pembiayaan bank.

• Jawa Tengah (Ketahanan Pangan Utama): Menopang produksi tiga komoditas strategis, yakni padi, jagung, dan rajungan, yang menguasai ceruk potensi ekonomi makro hingga Rp1.684 triliun.

• DKI Jakarta (Ekonomi Kreatif): Mendorong industri konten kreatif dan perfilman nasional yang diproyeksikan mampu mencetak nilai ekonomi sebesar Rp2,130 triliun pada 2029.

Guna memastikan ekosistem keuangan berjalan andal, OJK menetapkan aturan main di mana setiap program PED di daerah wajib disokong secara aktif oleh kolaborasi minimal tiga jenis Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berbeda, misalnya keterlibatan Bank Pembangunan Daerah (BPD), perusahaan penjaminan (Askrindo/Jamkrindo), serta sektor pembiayaan mikro/fintech.

Sinergi Fiskal-Moneter

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah pusat secara konsisten menggenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan mempercepat digitalisasi transaksi daerah. Langkah ini dibarengi dengan persiapan ekosistem teknologi tinggi seperti industri semikonduktor di daerah serta hilirisasi komoditas guna memperbanyak penyerapan tenaga kerja terampil.

Sejalan dengan hal itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menggarisbawahi bahwa indikator kekuatan ekonomi daerah tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Daerah yang kuat adalah daerah yang mampu mengubah anggaran menjadi layanan publik, mengubah layanan menjadi produktivitas, dan mengonversi produktivitas menjadi kesejahteraan nyata yang dirasakan langsung hingga level rumah tangga," urai Juda.

Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun turut melayangkan apresiasi tinggi kepada OJK atas konsistensi mengonsolidasikan industri keuangan dengan pemerintah daerah melalui penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Akselerasi TPAKD dinilai vital sebagai mesin penetrasi pembiayaan yang mampu mendongkrak daya beli masyarakat di daerah.

Ke depan, OJK berkomitmen memperluas implementasi program PED ke wilayah timur Indonesia serta membuka keran baru pada sektor pariwisata daerah guna melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. ***

Klaster Sektor Unggulan & Proyeksi Valuasi Program PED OJK (2026)