Mendorong pemberdayaan perempuan mengingat 64,5 persen dari UMKM Indonesia dimiliki perempuan

JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program untuk membantu meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesiadi pasar dalam dan luar negeri. Berbagai program tersebut diharapkan mendorong pemberdayaan perempuan mengingat 64,5 persen dari UMKM Indonesia dimiliki perempuan.

Hal tersebut diungkapkan Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Fajarini Puntodewi sebagai salah satu panelis pada agenda tambahan “Woman Empowerment Troughs Trade: Breaking barriers and transforming subsistence into value chain participation”. Diskusi digelar di sela-sela Konferensi Komisi Status Perempuan (Comission of the Status of Woman/CSW) ke-68 di PBB New York, Amerika Serikat pada Rabu lalu (13/3/24).

“Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program untuk mendorong pemberdayaan perempuan mengingat 64,5 persen dari UMKM Indonesia dimiliki perempuan. Dengankatalain, mendorong kemajuan UMKM artinya mendorong pemberdayaan perempuan,” ujar Puntodewi.

Pertemuan yang diselenggarakan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) tersebut menghadirkan CEO Women at the Table Caitlin Kraft-Buchman sebagai moderator.

Hadir sebagai panelis yaitu Special Advisor on Foreign Affairs, Foundation for European Progressive Studies Swedia Ann Linde; Senior Gender Officer, Rural Transformation and Gender Equality Division Food and Agriculture Organization (FAO) Clara Mi Young Park; Economic Affairs Officer, Trade, Gender and Development Programme UNCTAD Mariangela Linoci; dan Global Lead Strategic Initiatives and Business Development Micro Save Consulting Jenifer Shapiro.

Puntodewi mengungkapkan, kesimpulan dari diskusi yaitu perdagangan memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan, baik secara langsung bagi perempuan yang terlibat dalamkegiatan perdagangan maupun secara tidak langsung.

“Perlu berbagai upaya untuk mendukung partisipasi perempuan dalam perdagangan. Upayatersebut meliputi pembangunan ekosistem finansial yang kondusif untuk perempuan, peningkatan kapasitas yang tertarget, pembangunan basis data yang kuat untuk mendorong formulasi kebijakan yang tepat termasuk dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas, serta transformasi struktural khususnya dalam mengubah mindset terhadap peran Perempuan dalam perekonomian,” jelas Puntodewi.

Turut hadir dalam kegiatan ini Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N. Rosalin, Hakim Agung pada MahkamahAgung Nani Indrawati, dan Atase Perdagangan Washington DC Ranitya Kusumadewi.

--- Stella Josephine