Jika ingin tumbuh 8%, Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp13.528 triliun dalam 5 tahun ke depan, dengan 30% di antaranya ditopang oleh investasi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Mantan Presiden Jokowi 10 tahun lalu pernah mematok pertumbuhan ekonomi mendekati 8% atau tepatnya 7%. Namun, dalam kenyataannya selama 10 tahun memerintah, pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5%, pada saat Covid-19 bahkan mencapai -2.07 persen (tahun 2020).

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza Idris dalam diskusi Catatan Akhir Tahun: Investasi dan Industri Sebagai Faktor Kritis Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8%” pada 23 Desember 2024 mengatakan bahwa unsur yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Investasi bisa merupakan trigger bagi pertumbuhan ekonomi yang bersifat jangka panjang.

“Sejak 2017-2018, nilai investasi tercatat melebihi nilai GDP. Sayangnya, hal itu tidak pernah dialami lagi, sampai hari ini. Itu artinya, pertumbuhan investasi terus mengalami penurunan, bahkan di bawah pertumbuhan GDP. Hal itulah yang harus disikapi dengan baik, apalagi jika berencana ingin mencapai pertumbuhan 8%,” ujarnya.

Dia mengatakan, distribusi investasi terhadap GDP juga terus mengalami penurunan angka tertinggi ada pada 2015, dengan kontribusi investasi terhadap GDP 32,81%. Setelah itu, terus mengalami penurunan hingga 2023, lalu kontribusinya hanya 29,33%. Hal itu selaras dengan terjadinya kontribusi manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami penyusutan yang nilainya tidak sampai 20% (18-19%).

Karena itu, dia merekomendasikan pertama, meningkatkan investasi sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang, karena mendorong kapasitas produksi.

Kedua, perbaikan iklim investasi, peningkatan kualitas SDM, ramah investasi, transparansi serta birokrasi bersih dan melayani merupakan upaya menurunkan angka ICOR dan menarik investasi.

Ketiga, jika ingin tumbuh 8% maka ICOR harus di angka 3 – 4. Indonesia butuh investasi Rp13.528 triliun dalam 5 tahun ke depan, dengan 30% di antaranya ditopang oleh investasi.

Keempat, peningkatan produktivitas melalui peningkatan kualitas SDM, adopsi teknologi, inovasi, riset dan pengembangan merupakan syarat wajib pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Ekonom INDEF Dr. Ariyo DP Irhamna mengatakan, dari catatan sejak 2004, China menjadi eksportir terbesar ke Indonesia dengan peningkatan signifikan dalam 20 tahun terakhir yaitu dari 9%, meningkat di tahun 2023 menjadi 28%. Itu menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap barang impor dari China.

Dari destinasi ekspor Indonesia 2004-2023, Jepang menjadi faktor utama tujuan ekspor Indonesia dengan pangsa pasar meningkat dari 40% di 2004 menjadi 45% di 2023.

Sementara itu, Vietnam menjadi negara tujuan ekspor Indonesia dari peringkat 10 (3%) di 2004 menjadi peringkat ke-2 (17%) di 2023. Namun, tidak ada perubahan struktural dari sumber ekspor dan sumber impor Indonesia selama hampir 20 tahun.

Dia mengatakan, peningkatan ketergantungan terhadap China betul-betul nyata. “Hal ini mencerminkan risiko ekonomi yang lebih besar jika terjadi destruksi perdagangan bilateral kedua negara, terutama aspek geopolitik dengan terpilihnya Trump di AS (trade war lanjutan),” ujarnya.

Ketergantungan yang tinggi, katanya, juga dapat membuat Indonesia rentan terhadap perubahan harga dan pembelian barang dari China. Ekonomi kita menjadi banyak digerakkan oleh ekonomi China karena ekspornya 28% ke Indonesia.

Karena itu, dibutuhkan diversifikasi sumber impor selain dari China yang mendorong substitusi impor dengan produk lokal serta penguatan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Dari sisi ekspor juga perlu langkah-langkah diversivikasi negara tujuan ekspor agar tidak tergantung pada segelintir negara tujuan ekspor.

Dia juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 8% di era Prabowo menjadi hanya imajinasi setelah kabinet yang dibentuk menjadi lebih dari 100 personil. Faktor efisiensi dan efektivitas menjadi penghambat dengan banyak hal terutama penyesuaian-penyesuaian di masing-masing kementerian.

Kunci Sukses Pertumbuhan

Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini mengungkapkan bahwa bersama para ekonom muda dirinya sudah memprediksi tingkat pertumbuhan tahun ini dan prediksi tahun depan akan stagnan 5 persen. 

Dia beralasan bahwa selama ini tidak ada strategi kebijakan yang berhasil melepaskan sektor industri dari jebakan deindustrialisasi dini dengan Purchasing Managers Index (PMI) sektor tersebar di dalam kue ekonomi terus menurun dan jatuh di bawah 50 persen. 

“Dengan sektor industri yang diabaikan tanpa kebijakan berarti seperti ini, apakah layak kita berharap tumbuh 8 persen?,” tanya Didik. 

Dia mengatakan bahwa sektor industri dalam beberapa tahun ini tumbuh rendah yaitu sekitar 3-4 persen. Ini menunjukkan kinerja yang tidak memadai untuk mencapai pertumbuhan di atas 5 persen, bahkan 8 persen pemerintahan Prabowo. 

“Jika industri tumbuh rendah seperti ini, maka lupakan target yang tinggi tersebut.  Selama pemerintahan Jokowi sektor ini diabaikan sehingga target pertumbuhan 7 persen sangat meleset,” katanya.

Dikatakannya bahwa sektor industri telah terjebak ke dalam proses deindustrialisasi dini. Karena itu, jebakan ini harus diterobos dengan reindustrialisasi berbasis sumber daya alam, bersaing dan memenangkan pasar internasinal yang luas dan otomatis berjaya di pasar domestik.

Dia mengatakan, pemerintah harus menjalankan resouce-based industry, led-export industry atau outward looking industry – yang terbukti sukses di negara industri. Strategi industri ini pernah dijalankan pemerintah Indonesia pada tahun 1980-an dan awal 1990-an dengan hasil yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 7-8 persen.

“Tanpa perubahan strategi seperti ini maka mustahil mencapai target pertumbuhan 8 persen. Strategi industri bersaing di pasar internasional ini menjadi kunci berhasil atau tidaknya target pertumbuhan tersebut,” ungkapnya.

Menurut Didik, permintaan global telah mengalami perlambatan sehingga menerobos pasar internasional tidak mudah lagi. Karena itu, pasar-pasar baru di luar Eropa, China, USA perlu dijadikan sasaran perdagangan luar negeri Indonesia. 

Di luar permasalahan sektoral, juga ada masalah fiskal yang kita hadapi, yakni utang dari tahun ke tahun terus membengkak dari persentase, apalagi nominalnya. Dari tahun 2010 sampai dengan 2024 rasio utang Indonesia terhadap PDB terus naik dari 26 persen menjadi 38,55 persen.  Total utang pemerintah sebesar Rp8.473,90 triliun per September 2024.

“Ini merupakan praktek kebijakan dan ekonomi politik utang yang tidak sehat, mengikuti hukum politik dengan rezim memaksimumkan budget (teori budget maximazer) tanpa kendali, tanpa kontrol dan tanpa cek and balances yang sehat.  Politik anggaran hanya refleksi dari politik yang sakit, demokrasi yang dikebiri dan dilumpuhkan selama 10 tahun ini,” ujar Didik. * 

--- F. Hardiman