Tak hanya membebani APBD, program unggulan pasangan Anies-Sandi ini juga bertentangan dengan aturan dari Kementerian Keuangan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Program rumah DP 0 Rupiah yang dijanjikan Gubernur DKI Anies Baswedan hanya akan menjadi beban pemerintah daerah (Pemda).

Kritik ini disampaikan Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta pada acara Kaleidoskop Politik 2017 di kantor DPD Demokrat DKI Jl Raya Bambu Apus, Jaktim, Kamis (28/12/2017).

"Berdasarkan estimasi harga hunian vertikal termurah di Ibukota per unitnya Rp450 juta, maka kalau dipaksakan tanpa ada uang muka, maka program DP O Rupiah akan membebani APBD," ujarnya.  

Tak hanya membebani APBD, menurutnya, program unggulan pasangan Anies-Sandi ini juga bertentangan dengan aturan dari Kementerian Keuangan.

 "Kalaupun dapat direalisasi jumlahnya pun sangat minim, tidak sesuai harapan masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, berdasarkan perhitungan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun hunian tersebut sebanyak 500 unit saja membutuhkan dana Rp 240 miliar berarti harga unitnya sekitar Rp 450 juta?.

"Katanya pembangunan itu akan dimulai awal tahun depan," kata pria yang juga ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

"Cuma dengan membangun 500 unit saja, pemerintah berat untuk mengatasi pembiayaan. Apalagi dalam jumlah banyak," sambungnya.

Berdasarkan aturan pemerintah? bahwa pembelian secara kredit rumah atau barang berharga lain, wajib pakai uang muka. Kalau DP 10 persen saja berarti sebesar Rp45 juta. Lalu darimana masyarakat berpenghasilan sekitar Rp7,5 juta dapat membayar uang muka, ditambah cicilan, dan kebutuhan lainnya.

"Kami pesimistis program tersebut dapat dinikmati masyarakat kelas bawah. Justru berpotensi akan salah sasaran, dimanfaatkan kaum menengah atas untuk investasi properti," tuturnya.  

Santosa juga mengharapkan Anies selaku  gubernur? baru agar tetap menjalankan sejumlah program peninggalan Ahok.

"Sejumlah program Ahok yang dampak positifnya banyak dirasakan masyarakat seperti kebersihan, masalah banjir, dan sebagainya harus dilanjutkan dan ditingkatkan demi kepentingan masyarakat luas," pungkasnya.

--- Redem Kono