Titiek Soeharto menyatakan akan membawa aspirasi pemerintah daerah ke pemerintah pusat sehingga ada evaluasi terhadap skema pembagian PNBP agar lebih berkeadilan.

LABUAN BAJO, IndonesiaSatu.co -- Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyoroti adanya ketimpangan dalam skema pembagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kawasan konservasi Taman Nasional Komodo. Ia menilai, besarnya potensi ekonomi dari sektor pariwisata berbasis konservasi belum memberikan kontribusi langsung yang signifikan kepada daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Titiek Soeharto sapaan akrabnya dalam agenda kunjungan reses bersama pelaku pariwisata dan pemerintah daerah di Labuan Bajo, pada Jumat (24/4/2026).

Dalam dialog bersama pemerintah daerah, muncul keluhan terkait seluruh penerimaan dari kawasan konservasi yang selama ini sepenuhnya masuk ke pemerintah pusat. Kondisi itu dinilai belum memberi ruang fiskal bagi daerah untuk ikut menikmati hasil pengelolaan destinasi wisata unggulan tersebut.

“Kemarin Pak Bupati mengeluhkan bahwa pemasukan semuanya ditarik ke pusat, di sini hanya kebagian sedikit ya, Pak?” ujar Titiek Soeharto dalam forum tersebut.

Menanggapi hal itu, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menegaskan bahwa hingga saat ini daerah tidak menerima pembagian PNBP dari kawasan TN Komodo. Ia menyebutkan, total penerimaan dari kawasan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun, namun belum ada mekanisme distribusi ke kas daerah.

“Ibu Ketua, kalau sedikit itu masih ada. Ini tidak ada, nol,” tegasnya.

Edistasius juga menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Manggarai Barat saat ini berada di kisaran Rp127 miliar, yang sebagian besar ditopang oleh sektor pajak hotel dan restoran di wilayah daratan. Padahal, menurutnya, daya tarik utama wisatawan ke daerah tersebut justru berasal dari keberadaan komodo dan kawasan konservasi.

Menanggapi persoalan tersebut, Titiek Soeharto menyatakan akan membawa aspirasi pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Ia berharap ada evaluasi terhadap skema pembagian PNBP agar lebih berkeadilan dan memberikan dampak langsung bagi daerah penghasil.

“Insyaallah akan kami usahakan sampaikan supaya kebagian untuk daerah ini, karena jumlahnya cukup besar,” ujarnya.

Kunjungan ini menegaskan kembali perdebatan lama mengenai distribusi manfaat ekonomi dari kawasan konservasi, khususnya di destinasi wisata prioritas nasional seperti Labuan Bajo dan TN Komodo.

--- Redem Kono