Pembentukan Panja Lobster merupakan respons serius terhadap aspirasi nelayan dan pembudidaya yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya BBL.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Anggota Komisi IV DPR RI, Melati, mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) terkait pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL) sebagai langkah konkret menindaklanjuti berbagai persoalan di sektor kelautan, khususnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan.

Dalam audiensi Komisi IV DPR RI bersama Kelompok Pembudidaya Benih Lobster di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026), Melati menegaskan bahwa pembentukan Panja merupakan respons serius terhadap aspirasi nelayan dan pembudidaya yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya BBL.

“Permen (Peraturan Menteri) atau peraturan perundang-undangan yang tidak memihak masyarakat artinya itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD dan tidak sesuai Asta Cita Presiden Prabowo. Kita satu suara satu semangat artinya kalau diperlukan Panja lobster ini mari kita lakukan kita satu semangat menjalankan amanat UUD Pasal 33 ayat 3,” ujar Melati.

Ia juga menjelaskan bahwa komunikasi dengan nelayan telah menjadi bagian dari kesehariannya, sehingga memberikan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan. Berdasarkan kunjungannya ke daerah pemilihan, ia menemukan bahwa nelayan kini menghadapi tantangan serius akibat hasil tangkapan ikan yang semakin menurun.

“Percakapan antara saya dengan para nelayan, mereka menjalani hari-hari untuk mendapatkan ikan yang semakin lama semakin sulit. (Mereka) harus berjalan lebih dari 12 mil, padahal itu sangat dilarang di perundang-undangan tetapi mereka harus melanjutkan hidup mereka. Kalau benur itu ada di dapil maka saya yakin untuk mendorong agar para nelayan bisa mengambil benurnya untuk kesejahteraan,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI T.A. Khalid turut menyuarakan dukungan terhadap pembentukan Panja lobster. Ia menilai langkah tersebut penting untuk memperbaiki tata kelola sektor tersebut.

“Kami mendorong pembentukan Panja untuk kita atur tata kelola yang lebih baik. Sehingga petani nelayan sejahtera, budidaya bisa hidup dan pajak negara bisa masuk kan itu harapan kita semua, tidak cukup di ruang forum ini. Maka sekali lagi saya sarankan ini Panja solusinya,” serunya.

--- Redem Kono