BI diharapkan tidak sekadar menjadi institusi yang berhasil memenuhi target internal, tetapi juga mampu menghadirkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Bank Indonesia dinilai tidak cukup hanya mengandalkan capaian indikator kinerja yang melampaui target. Keberhasilan bank sentral, menurut Komisi XI DPR RI, harus tercermin dari dampak nyata terhadap masyarakat, seperti pertumbuhan kredit produktif, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga meningkatnya inklusi keuangan nasional.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia terkait Laporan Kinerja BI Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Harris mengungkapkan capaian kinerja BI sebesar 109,31 persen memang menunjukkan pelaksanaan program berjalan sesuai target. Namun, ia menegaskan ukuran keberhasilan lembaga bank sentral tidak boleh berhenti pada indikator administratif dan internal semata.

“Kinerja Bank Indonesia harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan hanya bagus di atas kertas, tetapi juga harus berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penyaluran kredit, dan kesejahteraan rakyat,” ujar Harris.

Ia menilai kebijakan moneter yang dijalankan BI perlu lebih kuat mendorong sektor riil. Menurutnya, pertumbuhan kredit yang sehat dan produktif menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas kebijakan BI dalam mendukung investasi, konsumsi, serta ekspansi usaha.

Harris juga menyoroti pentingnya dukungan BI terhadap sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Stabilitas nilai tukar dan inflasi, kata dia, harus diikuti dengan meningkatnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.

Selain itu, Harris mendorong agar BI menyusun indikator kinerja yang lebih terukur bagi setiap anggota Dewan Gubernur. Menurutnya, langkah tersebut penting agar tanggung jawab kelembagaan dapat dipantau secara lebih rinci dan akuntabel.

“Kalau indikatornya semakin jelas, DPR juga bisa melihat kontribusi masing-masing unsur pimpinan BI dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Komisi XI DPR RI, lanjut Harris, akan terus mengawal agar kebijakan BI tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga memperkuat sektor produktif dan memperluas manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, BI diharapkan tidak sekadar menjadi institusi yang berhasil memenuhi target internal, tetapi juga mampu menghadirkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

--- Redem Kono