Menurut Koalisi, pelibatan TNI dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat akan menjauhkan TNI dari cita-cita menjadi tentara profesional di bidang pertahanan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Menteri Pertahanan, Sjafri Sjamsuddin, mengatakan bahwa telah melibatkan prajurit TNI untuk mengamankan gedung DPR RI dengan alasan bahwa gedung DPR RI merupakan simbol kedaulatan negara. 

Koalisi Masyarakat Sipil, dalam pernyataan resmi, Kamis (18/9/2025) menilai pernyataan Menteri Pertahanan tidak sejalan dengan tuntutan rakyat yang tertuang dalam agenda tuntutan 17+8 yang menginginkan agar Pemerintah menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan mengembalikan TNI ke barak. 

"Dengan demikian Menteri Pertahanan jelas-jelas melawan arus kehendak rakyat dan hal itu cermin dari Pejabat Pemerintahan yang tidak mendengarkan suara rakyat," nilai Koalisi. 

Koalisi Masyarakat Sipil menilai, pernyataan Menteri Pertahanan tersebut keliru karena bertentangan dengan UU TNI dan berpotensi mengganggu profesionalisme TNI di bidang pertahanan. 

Lebih dari itu, pelibatan TNI dalam pengamanan Gedung DPR RI sejatinya bukanlah tugas TNI. 

Menurut Koalisi, Konstitusi dan UU TNI telah mengatur bahwa TNI bertugas di bidang pertahanan negara, sedangkan urusan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan ranah Kepolisian. 

"Pelibatan TNI dalam pengamanan gedung DPR RI adalah bentuk penyimpangan dari fungsi dan tugas pokok TNI," sorot Koalisi.

Selain itu, Gedung DPR RI juga bukan merupakan simbol kedaulatan negara, melainkan simbol perwakilan rakyat. 

Karena itu, wajar apabila DPR RI menjadi objek kritik maupun aksi demonstrasi dari masyarakat ketika dianggap melakukan kekeliruan. 

"Menempatkan TNI untuk menjaga DPR RI memberikan kesan mengancam dan mengintimidasi masyarakat yang ingin menyampaikan kritik dan aspirasinya," nilai Koalisi. 

Menteri Pertahanan seharusnya berfokus pada penguatan TNI dibidang pertahanan, bukan menyeret TNI ke dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bukan menjadi kewenangannya. 

Presiden Prabowo Subianto harus melakukan koreksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan tersebut yang tidak sejalan dengan Konstitusi dan UU TNI. "Dengan tidak adanya koreksi dari Presiden, maka dapat dianggap Presiden terlibat dalam kekeliruan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan," tegas Koalisi.

Reformasi Internal TNI

Koalisi juga menilai, proses reformasi TNI masih memiliki banyak pekerjaan rumah, termasuk reformasi peradilan militer, restrukturisasi komando teritorial, dan penghapusan budaya kekerasan terhadap masyarakat sipil. 

Alih-alih memperluas tugas TNI ke ranah sipil, perhatian seharusnya diarahkan pada penyelesaian masalah internal reformasi TNI.

Menurut Koalisi, pelibatan TNI dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat akan menjauhkan TNI dari cita-cita menjadi tentara profesional di bidang pertahanan. "Profesionalisme TNI hanya dapat tercapai jika TNI fokus pada mandat konstitusionalnya di sektor pertahanan, bukan pada pengelolaan unjuk rasa atau pengamanan gedung pemerintahan," nilai Koalisi. 

Atas dasar hal tersebut di atas, Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan:

Pertama, menolak rencana pelibatan TNI untuk melakukan pengamanan Gedung DPR RI.

Kedua, menghentikan segala bentuk pelibatan TNI dalam urusan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ketiga, memprioritaskan agenda reformasi TNI agar benar-benar menjadi tentara profesional di bidang pertahanan.

Adapun elemen yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil yakni IMPARSIAL, CENTRA INITIATIVE, Raksha Initiatives, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), DEJURE, PBHI, Setara Institute, LBH Apik, WALHI.

Sementara itu, para penanggung jawab pernyataan sikap yakni Ardi Manto (Imparsial), Bhatara Ibnu Reza (De Jure), Daniel Awigra (HRWG), Wahyudi Djafar (Raksha Initiatives), Mike Tangka (KPI), Julius Ibrani (PBHi), dan Al Araf ( Centra Initiative).

--- Guche Montero