"Oleh karena itu, pembentukan TGPF menjadi penting dilakukan, untuk memastikan upaya negara dalam memberikan jaminan ketidakberulangan atas peristiwa kekerasan yang terjadi," demikian sikap Koalisi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Dinamika sosial beberapa waktu belakangan ini menyisakan duka dan sejumlah permasalahan. Sedikitnya, 10 orang korban meninggal dunia akibat peristiwa kekerasan yang terjadi.

Situasi ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kondisi ketidakadilan sosial dan ekonomi yang mengakibatkan tingginya kesenjangan, sebagai dampak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, perilaku negatif sebagian elit, saluran dialog yang tersendat, hingga dugaan kuatnya konflik politik di tingkat elit. 

Keseluruhan akar persoalan itu memuncak pada meletupnya kemarahan massa dan gejolak sosial di beberapa wilayah, terutama akibat kekerasan eksesif kepolisian yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal, serta kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.

Padahal, dalam konteks demonstrasi damai sebagai manifestasi dari kebebasan berekspresi, menjadi hal fundamental yang harus dilindungi, sebagaimana dijamin konstitusi. 

Koalisi Masyarakat Sipil, dalam keterangan resmi kepada media ini, Senin (8/9/2025) mengaskan bahwa tidak seharusnya kekerasan mewarnai penyampaian aspirasi masyarakat, sebagai bentuk kontrol terhadap penyelenggaraan negara. 

"Sudah seharusnya negara melindungi ekspresi kebebasan itu, dan bukan malah melakukan tindakan represif yang bahkan berakibat jatuhnya korban jiwa. Tindakan eksesif negara itu perlu diproses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku guna memberikan keadilan bagi korban," desak Koalisi. 

Selain itu, Koalisi memandang bahwa dinamika kekinian masih menyisakan sejumlah pertanyaan publik, khususnya terkait dengan adanya dugaan keterlibatan militer dalam gejolak sosial yang terjadi.

Koalisi menyebut, dalam beberapa dokumentasi foto dan video yang beredar, serta beberapa tayangan media digital (semisal Bocor Alus Politik Tempo, dll) menyebutkan militer diduga terlibat dalam gejolak sosial yang diwarnai kekerasan dan pengrusakan. 

Meski pada sisi yang lain, Mabes TNI telah membantah keterlibatan anggota TNI, khususnya anggota BAIS, dalam kerusuhan dan kekerasan yang terjadi. 

Menurut Wakil Panglima TNI, memang ada anggota TNI di lapangan, tetapi mereka ditugaskan untuk pengamanan, dan bukan untuk melakukan provokasi kerusuhan dan pengrusakan.

"Namun demikian, kami menilai keterlibatan BAIS di lapangan bersama massa aksi, adalah tindakan yang salah dan keliru. Sebagai institusi intelijen militer, seharusnya BAIS bekerja untuk mendukung TNI sebagai alat pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara," sentil Koalisi.

"Dengan kapasitas mereka sebagai intelijen tempur, bukan tugas BAIS untuk terlibat menangani aksi unjuk rasa, atau sekedar ada di lapangan bersama massa demonstran," lanjut Koalisi. 

Oleh sebab itu, demi tegaknya supremasi sipil, Koalisi mendesak agar otoritas sipil, dalam hal ini Presiden, segera menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya, alat pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara. 

"Bukan tugas TNI mengurusi masalah keamanan dalam negeri, apalagi menangani aksi massa," sorot Koalisi. 

Lebih jauh, merespons dugaan-dugaan tersebut di atas, Koalisi mendesak pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto agar segera membentuk Tim Pencari Fakta independen, untuk mengurai masalah ini secara terang benderang, guna memastikan akuntabilitas atas peristiwa yang terjadi.

Koalisi beralasan, Tim tersebut perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sipil yang independen, untuk memastikan kredibilitas laporan akhirnya. 

Menurut Koalisi, salah satu tugas tim yakni mengurai informasi tentang dugaan keterlibatan militer dalam rangkaian peristiwa yang berujung pada terjadinya gejolak sosial dan kekerasan, juga fakta-fakta lainnya yang terkait. 

"Hal ini penting untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi sesungguhnya, sebagai bagian dari pemenuhan hak keadilan bagi korbannya," desak Koalisi.

Penting dicermati, peristiwa kekerasan yang terjadi baru-baru ini, tampak memiliki benang merah dengan peristiwa kekerasan di masa lalu, khususnya dari segi polanya. 

"Oleh karena itu, pembentukan TGPF menjadi penting dilakukan, untuk memastikan upaya negara dalam memberikan jaminan ketidakberulangan atas peristiwa kekerasan yang terjadi," demikian sikap Koalisi. 

Adapun elemen yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil yakni Imparsial, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia, WALHI, Centra Initiative, De Jure, Raksha Initiatives, PBHI, dan Setara Institute 

--- Guche Montero