Menteri Mahfud MD juga mendorong instansi pemerintah, penyelenggara Pemilu, penegak hukum, dan pekerja media untuk berkolaborasi menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin yang tepat.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Mahfud MD mengatakan bahwa Pemillihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 memiliki arti penting bagi perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan.

Menurut Menteri Mahfud MD, kolaborasi ekosistem diperlukan untuk mewujudkan sistem demokrasi yang berintegritas, berkualitas, dan bermartabat.

"Sekarang ini Pemilu sudah kurang dari tujuh bulan. Peran serta media penting untuk berkampanye agar Pemilu sehat, berintegritas dan berkualitas. Hal itu dibangun bersama-sama untuk Pemilu tahun 2024; memilih pemimpin (Presiden, red) dan Wakil, dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan," ungkap Mahfud dalam acara Media Gathering Sosialisasi Pemilu 2024 bersama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), yang diselenggarakan di Jakarta Pusat, Senin (3/7/2023), melansir siaran pers Biro Humas Kemenkominfo.

Menteri Mahfud MD juga mendorong instansi pemerintah, penyelenggara Pemilu, penegak hukum, dan pekerja media untuk berkolaborasi menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin yang tepat.

"Jangan sampai ada intervensi di antara aparat dan penyelenggara sehingga tumpang tindih. Mari kita kuatkan rasa cinta kita terhadap bangsa ini untuk menjadi lebih baik dalam menyelenggarakan demokrasi dan Pemilu yang bermartabat. Hal itu sangat penting untuk disuarakan oleh media massa," kata Mahfud.

Ciptakan Pemilu yang Sehat dan Berintegritas

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, menegaskan upaya KPK bersama penyelenggara dan kontestan Pemilu untuk meningkatkan integritas pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

"Pemilu yang sehat memiliki kriteria; seperti penyelenggara pemilu yang berkualitas, calon dan pemilih yang berintegritas. Kami di KPK misalnya, berkoordinasi dengan KPU dan BAWASLU bagaimana mereka menjadi penyelenggara pemilu yang berintegitas. Bahkan, KPK juga mengadakan Pendidikan Politik Cerdas dan Berintegritas, bekerja sama dengan 20 partai politik peserta Pemilu," jelasnya.

Menurut Marwata, integritas menjadi kata kunci agar Pemilu berlangsung dengan demokratis. Maka, komitmen penyelenggara dan partai politik sebagai kontestan perlu diimbangi dengan komitmen dari masyarakat Indonesia sebagai pemilih.

"Penyelenggara berinteigritas, para calon berintegritas, dan pemilihnya berintegritas. Kami mengajak masyarakat agar makin sadar untuk tidak dijadikan serangan fajar untuk beli suara," tegasnya.

Gencarkan Sosialiasasi

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, menyatakan bahwa untuk mewujudkan pemilu yang damai, jujur, adil, transparan, dan demokratis, Kemenkominfo bekerja sama dengan KPK guna melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat.

“Kominfo memiliki tugas dalam mensosialisasikan kepada masyarakat, mendiseminasi informasi untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Di sisi lain, KPK juga punya kepentingan bagaimana pemilu dapat berlangsung jujur, adil, dan tanpa politik uang. Karena kepentingan yang sama bertemu, maka kita bersepakat untuk bekerja sama guna mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu," kata Usman Kansong.

Menurut Dirjen Usman Kansong, kegiatan Media Gathering Sosialisasi Pemilu 2024 bersama Instansi Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, LPP dan LPS tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk melibatkan partisipasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat pada Pemilu 2024 mendatang.

"Kami harapkan parisipasi seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang ideal seperti yang kita inginkan. Karena itu, kita adakan acara ini agar semua dapat berpartisipasi dalam mewujudkan pemilu yang damai, jujur, adil, transparan, dan demokratis,” ungkapnya.

Dalam acara itu, Plt Menkominfo Mahfud MD juga didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Wayan Toni Suprianto.

Hadir pula perwakilan dari Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, sejumlah pemimpin redaksi dari LPP dan LPS serta Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

--- Guche Montero