Indonesia menang di WTO membuktikan bahwa forum perdagangan multilateral itu taat hukum dalam menyelesaikan sengketa dagang sesuai dengan fatsunnya, rule-based approach.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Keputusan World Trade Organization (WTO) yang memenangkan gugatan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia tak pernah tunduk pada tekanan politik Uni Eropa dalam sengketa dagang kelapa sawit.

Hal itu membuktikan juga forum perdagangan multilateral WTO taat hukum dalam menyelesaikan sengketa dagang sesuai dengan fatsunnya, rule-based approach.

“Ini preseden bagus bagi Indonesia jika kita bersengketa lagi dengan negara anggota untuk komoditi lain,” ujar Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Kebijakan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, mengomentari keputusan WTO terkait gugatan Indonesia di bidang perdagangan kelapa sawit yang dimenangkan Indonesia.

Seperti diwartakan berbagai media, Panel Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, pada 17 Januari lalu memutuskan, kebijakan Uni Eropa (UE) atas minyak sawit dan biofuel berbasis tanaman sawit adalah praktik diskriminasi.

Sebelumnya UE membatasi penggunaan bahan dasar kelapa sawit untuk biofuel sehingga merugikan Indonesia sebagai salah satu pengekspor sawit terbesar di dunia.

Dalam pengamatan Dr. Djumala, yang pernah bertugas di PTRI Jenewa, Swiss, menangani isu-isu perdagangan internasional di WTO, selama ini UE  menuduh sawit Indonesia tidak memenuhi standard kesehatan karena kadar lemak dan kolesterolnya tinggi.

UE juga menuduh pengembangan perkebunan sawit Indonesia tidak memenuhi standard lingkungan hidup.

Menurut Dr. Djumala, tuduhan UE tersebut bukan semata karena alasan kesehatan dan lingkungan hidup. Tapi lebih serius dari itu, kebijakan UE tersebut lebih bermotifkan politik perdagangan. 

UE sejak 2003 mulai menerapkan kebijakan renewable energy dengan menggunakan minyak nabati untuk produksi biofuel, yaitu rapeseed dan bunga matahari.

Dalam hitungan ekonomi, ternyata sebagai bahan dasar pembuatan biofuel, rapeseed dan bunga matahari lebih mahal dari kelapa sawit. Hal ini akan menurunkan daya saing rapeseed dan bunga matahari terhadap kelapa sawit.

Ditegaskan Djumala, karena kalah bersaing dengan sawit Indonesia, dan untuk melindungi petani rapeseed dan bunga matahari, UE menerapkan kebijakan diskriminatif dengan membatasi penggunaan sawit sebagai bahan dasar biofuel.

Dr. Djumala, yang juga pernah menjabat Duta Besar untuk Austria dan PBB di Wina, lebih jauh mengungkapkan bahwa pada dasarnya di setiap lembaga dunia berlaku apa yang disebut “anarki struktural”, yaitu keadaan dengan sistem internasional bergerak dalam situasi anarki, yaitu mereka yang kuat akan mengambil manfaat lebih banyak dari yang lemah, karena ketiadaan penataan dalam pendistribusian kekuasaan antar-negara.

Di awal pembentukan WTO pada 1995 kekhawatiran seperti itu sempat mengemuka. Namun seiring berjalannya waktu, WTO mampu menunjukkan konsistensinya pada pilar “rule-based approach” dalam penyelesaian sengketa dagang.

Jika WTO konsisten berpegang pada semangat rule-based seperti itu, maka negara berkembang tak perlu khawatir terhadap tekanan politik negara maju dalam menyelesaikan sengketa dagang, sekalipun mereka menggunakan pretext non-ekonomi seperti dalih kesehatan dan lingkungan hidup.

Dr. Djumala bahkan mengingatkan, pendekatan rule-based seperti ini bisa juga diperjuangkan dalam menghadapi gugatan UE terhadap kebijakan hilirisasi nikel Indonesia.  

“Keputusan WTO yang berpegang pada rule-based approach dan taat hukum memberi harapan pada Indonesia untuk terus maju dalam menghadapi gugatan UE terhadap kebijakan Indonesia yang melarang ekspor nikel mentah. Dengan mempelajari aturan hukum WTO secara seksama, delegasi Indonesia tak perlu gentar menghadapi gugatan UE itu, meski dengan tekanan politik sekalipun,” tutup Dr. Djumala. *

--- F. Hardiman