Menteri Tito menjelaskan, perbatasan dikembangkan dan dibangun agar terwujud keadilan dalam pembangunan daerah dan masyarakat di semua daerah, khususnya perbatasan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menghadiri Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah, yang bertema "Evaluasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023-2024", di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Pembangunan Perbatasan (Timwas Perbatasan) DPR RI, Rachmat Gobel, dan diikuti oleh perwakilan Pimpinan Komisi I, II, III, IV, V, VI, IX, dan XI DPR RI. Rapat juga diikuti beberapa Menteri dan pimpinan lembaga, seperti Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wakil Menteri Perdagangan.

Selain itu, Panglima TNI, dan Kepala Polri, serta beberapa pejabat yang mewakili menteri, yaitu para pejabat yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri PUPR, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Kominfo.

Dalam pemaparannya, Menteri Tito menyampaikan beberapa poin pokok materi, termasuk komitmen dan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak menjabat dari tahun 2014, yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

"Pinggiran yang dimaksud adalah perdesaan dan kawasan perbatasan," jelas Menteri Tito.

Menteri Tito mengungkapkan, khusus untuk pembangunan perbatasan, Presiden Jokowi menginginkan agar perbatasan dibangun tidak hanya pada dimensi keamanan (security), yaitu menyangkut kedaulatan wilayah negara, termasuk pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan penyelesaian sengketa batas wilayah dengan negara-negara tetangga.

"Beliau mengingikan juga penanganan dimensi kesejahteraan (prosperity) dalam rangka pemerataan pembangunan. Pembangunan tidak hanya terpusat di tempat tertentu/kota saja tapi juga di daerah perbatasan," ujar Menteri Tito seperti dikutip dari siaran pers Humas BNPP.

Menteri Tito menjelaskan, perbatasan dikembangkan dan dibangun agar terwujud keadilan dalam pembangunan daerah dan masyarakat di semua daerah, khususnya perbatasan.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN), lanjut Menteri Tito, bukan hanya sebagai pos untuk melayani keluar masuk orang atau barang, tetapi juga harus dapat menjadi sentra ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan secara mandiri.

"Beliau (Presiden Jokowi) meminta agar dibangun sentra industri di kawasan perbatasan, termasuk di kawasan PLBN. Dimulai dari pasar terlebih dahulu. Pasar yang layak tentunya," ujar Menteri Tito.

Menteri Tito mengatakan, dengan dibangunnya sentra industri akan membuka peluang menambah income atau pendapatan masyarakat. Selain untuk mencukupi kebutuhan masyakat di kawasan perbatasan, sentra industri juga bisa dimanfaatkan untuk menyuplai produk ke luar kawasan perbatasan, hingga membanjiri produk sampai ke negara tetangga.

Presiden Jokowi, lanjut Menteri Tito, sudah beberapa kali memantau aktivitas kawasan perbatasan, yang menjadi penyuplai kebutuhan pokok ke negara tetangga. Masyarakat negara tetangga, juga banyak bergerak melintasi perbatasan hanya untuk berbelanja kebutuhan pokok, dan kebutuhan lainnya.

Hal ini terjadi di PLBN Skouw dan PLBN Sota yang menyuplai kebutuhan Papua Nugini, dan di sejumlah kawasan perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menyuplai kebutuhan masyarakat Timor Leste.

"Sehingga pembangunan perbatasan memiliki dampak yang luas!," terang Menteri Tito.

Menteri Tito juga turut memaparkan, konsep pembangunan tersebut akan mengukuhkan kawasan perbatasan ssbagai zona penyangga atau buffer zone secara otomatis, baik untuk kepentingan pertahanan keamanan maupun untuk menjadikan perbatasan menjadi beranda terdepan dan "window" atau jendela yang layak bagi bangsa Indonesia.

Permintaan Tambah Alokasi Dana

Menteri Tito juga ingin agar transformasi pembangunan perbatasan lebih "menggigit" seperti yang diperlihatkan geliat kemajuan desa saat ini.

"Desa-desa sudah mengeliat, banyak sekali yang sudah menunjukan kemajuan. Tapi perbatasan, beliau (Presiden Jokowi) merasa belum menggigit," jelas Menteri Tito.

Menteri Tito menjelaskan anggaran yang dialokasikan untuk daerah perdesaan tercatat sebesar Rp70 triliun per tahun sejak dari 2015. Untuk itu, dirinya meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mempertimbangkan, kemungkinan tambahan alokasi dana untuk pengembangan kawasan perbatasan.

Total Anggaran Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.717.285.968.789

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Pembangunan Perbatasan (Timwas Perbatasan) DPR RI, Rachmat Gobel, yang memimpin jalannya rapat menjelaskan bahwa sejalan dengan misi Presiden Jokowi tentang pembangunan kawasan perbatasan, pembangunan kawasan perbatasan harus ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Selanjutnya, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan dan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

"Untuk itu, setelah pandemi berakhir, kini pemerintah harus kembali fokus untuk mempercepat pembangunan kawasan di daerah perbatasan," jelasnya.

Gobel menjelaskan anggaran untuk membangun kawasan perbatasan juga sempat terhambat seperti anggaran lainnya karena penanganan Covid-19.

Saat pemerintah sudah mengumumkan peralihan status dari pandemi ke endemi, perlu dibahas ulang program-program pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan.

"Tidak ada lagi pandemi, sudah menjadi endemi, tentu program-program yang selama ini agak terhambat perlu kita bahas kembali. Bagaimana kita bisa lebih mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, karena ini menyangkut kedaulatan negara," ujarnya. ***

--- F. Hardiman