Adapun dalam APBN 2025, sektor pendidikan dialokasikan anggaran senilai Rp 722,6 triliun. Selain meneruskan program yang sudah ada, juga diarahkan untuk program lainnya.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan Indonesia untuk terus berinvestasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

Oleh karenanya, APBN di masa transisi berfokus kepada program-program meningkatkan kualita SDM.

Menkeu menyebut, program tersebut mulai dari pendidikan, kesehatan, dan juga dari sisi ketahanan pangan dan energi.

Selain itu, peningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia juga dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang didorong dengan SDM yang makin terampil dengan pendidikan yang makin baik dan juga dari sisi revitalisasi industri dan hilirisasi yang menempatkan Indonesia dalam posisi geopolitik sekarang cukup strategis.

“Ini adalah posisi yang cukup baik bagi Indonesia untuk terus menjaga daya saing dan memperdalam reform struktural, agar komposisi ekonomi kita relatif kuat dan resilient untuk bisa terus meningkat menuju Indonesia emas 2045,” ungkap Menteri Sri dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, Selasa (27/8/2024) melansir situs kemenkeu.go.id

Untuk itu, dalam pembahasan APBN 2025 sebagai APBN transisi, Menkeu mengatakan terus berkoordinasi dan juga langsung berkomunikasi dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto mengenai area-area yang diprioritaskan untuk bisa dituangkan di dalam RAPBN 2025.

“Ada prioritas baru yang mendapatkan penekanan, dan ada keberlanjutan yang tetap dijaga; semuanya ada di dalam amplop atau total pagu anggaran 2025,” jelas Menkeu.

Alokasi APBN 2025

Adapun dalam APBN 2025, sektor pendidikan dialokasikan anggaran senilai Rp 722,6 triliun. Selain meneruskan program yang sudah ada, juga diarahkan untuk program lainnya.

“Di sini selain program yang sudah ada dan diteruskan seperti PIP, KIP kuliah, BOS, BOP PAUD dan beasiswa melalui LPDP dan research, juga termasuk pemberian makanan bergizi anak-anak sekolah, renovasi dari ruang-ruang kelas dan sekolah serta pembangunan sekolah unggulan. Kita juga akan terus menjaga beberapa program link dan match untuk bisa menyiapkan skill dari tenaga kerja untuk masuk ke pasar tenaga kerja,” jelas Menkeu.

Sementara anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 504,7 triliun.

Pogram yang sudah berlaku dan akan diteruskan seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP kuliah, juga perlinsos dengan melakukan sinergi dan integrasi dengan kartu kesejahteraan.

“Penguatan Perlinsos untuk sepanjang hayat di dalam rangka membangun demografi Indonesia menuju aging society mulai dilakukan dengan melaksanakan Perlinsos sepanjang hayat. Kita juga menekankan program graduasi dari kemiskinan di dalam program perlinsos,” jelas Menkeu.

Sementara itu, untuk infrastruktur yang dianggarkan mencapai Rp 400,3 triliun, terutama untuk infrastruktur yang mendukung daya tahan dan swasembada pangan atau ketahanan pangan, termasuk jaringan irigasi, bendungan, pembangunan sekolah unggulan untuk pendidikan dan renovasi sekolah serta infrastruktur dalam rangka mendukung transformasi ekonomi dan keberlanjutan dari pembangunan IKN.

Kemudian, program kesehatan akan dialokasikan anggaran Rp 197,8 triliun.

Upaya promotif dan preventif percepatan penurunan stunting dan penurunan kasus TBC, pembangunan rumah sakit berkualitas yang sudah mulai dilakukan pada tahun dan periode ini akan terus ditingkatkan dan efektivitas program dari jaminan kesehatan nasional melalui PBI juga akan tetap didukung.

Untuk ketahanan pangan, Rp124,4 triliun selain untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian terutama untuk pembukaan lahan pangan baru yang dilengkapi dengan bendungan dan irigasi, juga untuk membangun lumbung pangan dan akses pembiayaan kepada petani serta menciptakan cadangan pangan nasional.

“Terakhir, area hukum dan hankam dialokasikan Rp 372,3 triliun. Selain untuk modernisasi alutsista, almatsus, dan alpalhankam, juga untuk meningkatkan daya tahan dari sisi digital dari ancaman cyber dan meningkatkan kemampuan industri strategis dan dukungan operasional hukum dan hankam,” pungkas Menteri Sri.

--- Guche Montero