Sinergi pemerintah pusat, DPR RI, Pemerintah Provinsi NTT, dan pemerintah kabupaten dinilai menjadi kunci pemulihan infrastruktur dan pemulihan kebutuhan masyarakat Flores pascabencana gempa.

LABUAN BAJO, IndonesiaSatu.co-- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) bersama Komisi V DPR RI terus memperkuat koordinasi untuk mempercepat pemulihan pascabencana gempa Flores. 

Koordinasi dan komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan reses Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Provinsi NTT dan para kepala daerah se-daratan Flores bertempat di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Jumat (9/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas kebutuhan anggaran rekonstruksi yang diperkirakan mencapai Rp 1,1 triliun, di luar rencana pembangunan Jalan Lintas Utara Flores senilai Rp 2,5 triliun. 

Gubernur NTT, Emanuel Melkiads Laka Lena mengatakan, pemulihan tidak boleh berhenti pada pendataan kerusakan, tetapi harus dilanjutkan dengan langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan.

Menurut Gubernur, kerusakan infrastruktur berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, pelayanan publik, distribusi logistik, serta aktivitas ekonomi warga.

Berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 102.243 rumah terdampak bencana, terdiri atas 26.959 rumah rusak berat, 23.137 rusak sedang, dan 52.147 rusak ringan.

Kerusakan juga meliputi 1.559 fasilitas pendidikan, 329 fasilitas kesehatan, 289 gedung pemerintahan, dan 287 fasilitas keagamaan.

Sementara itu, hasil survei jalan provinsi sepanjang 437,29 kilometer ditemukan 15 titik kerusakan kritis dan 9 daerah irigasi mengalami kerusakan berat. Sedangkan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II melaporkan 49 titik kerusakan sumber daya air.

“Infrastruktur merupakan bagian penting dalam pemulihan masyarakat pascabencana. Jalan dan jembatan harus kembali berfungsi, irigasi dipulihkan, serta fasilitas publik segera diperbaiki agar kehidupan masyarakat kembali normal,” kata Gubernur Melki.

Gubernur berharap dukungan pemerintah pusat dan DPR RI dapat mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama untuk infrastruktur strategis yang membutuhkan anggaran besar dan melampaui kemampuan fiskal daerah.

Komisi V Perjuangkan Rekonstruksi Rp 1,1 Triliun

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan bahwa berbagai kebutuhan yang disampaikan pemerintah daerah akan diperjuangkan melalui kementerian dan lembaga mitra kerja sesuai kewenangannya.

Ia menegaskan, Komisi V mendorong pemenuhan anggaran rekonstruksi pascabencana melalui Kementerian Pekerjaan Umum sekitar Rp 1,1 triliun dan diharapkan dapat diakomodasi dalam anggaran perubahan.

Selain itu, pembangunan Jalan Lintas Utara Flores membutuhkan anggaran sekitar Rp 2,5 triliun. Proyek tersebut masih dalam tahap studi dan jika berjalan sesuai rencana, pekerjaan fisik diperkirakan dapat dimulai pada 2028 mendatang.

“Dari data yang ada, kondisi pascabencana di NTT masih membutuhkan perhatian serius. Kami akan membawa berbagai kebutuhan ini untuk diperjuangkan sesuai kewenangan kementerian dan lembaga mitra Komisi V DPR RI,” ujar Lasarus.

Rumah Rusak hingga Bandara Komodo Jadi Prioritas

Komisi V juga mendorong percepatan penanganan pengungsi dan rumah warga terdampak melalui koordinasi BNPB, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta instansi terkait.

Untuk rumah rusak ringan, Lasarus menyebut skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan bantuan sekitar Rp 20 juta per rumah sebagai salah satu opsi penanganan.

Di sektor transportasi, Komisi V menyoroti kebutuhan pembangunan dermaga penyeberangan dan pelabuhan perikanan untuk memperkuat konektivitas serta meningkatkan nilai tambah ekonomi kelautan NTT.

Perhatian khusus juga diberikan kepada Bandara Internasional Komodo. Penanganan hambatan (obstacle) di kedua ujung landasan pacu melalui pekerjaan cut and fill, diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 60 miliar.

Lasarus menegaskan, penanganan tersebut menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keselamatan penerbangan.

“Untuk keselamatan, kita tidak boleh tawar-menawar,” tegasnya.

Melalui pertemuan tersebut, pemerintah daerah berharap dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat dapat segera diwujudkan.

Sinergi pemerintah pusat, DPR RI, Pemerintah Provinsi NTT, dan pemerintah kabupaten dinilai menjadi kunci pemulihan infrastruktur dan pemulihan kebutuhan masyarakat Flores pascabencana gempa.

--- Guche Montero