Breaking News

HUKUM UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, Wildan Ansori: Instrumen Baru Pemulihan Keuangan Negara 19 Nov 2026 16:27

Article image
Wildan Ansori Nasution, S.H., M.H., Eksaminator Hukum Tata Negara. (Foto: Doc. Ist)
Pengesahan tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah melalui proses pembahasan panjang selama kurang lebih 18 tahun, kehadiran UU Perampasan Aset diharapkan mampu memperkuat upaya negara dalam mengambil kembali aset hasil tindak pidana serta memulihkan kerugian keuangan negara dan masyarakat.

Menanggapi pengesahan tersebut, Wildan Ansori Nasution, S.H., M.H., selaku Advokat Anti-Kleptokrasi, menyambut baik langkah DPR RI yang telah mengesahkan UU Perampasan Aset. Menurutnya, regulasi ini merupakan instrumen hukum yang telah lama dinantikan dan menjadi salah satu kebutuhan penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Saya menyambut baik pengesahan UU Perampasan Aset ini. Ini merupakan langkah maju dalam penegakan hukum, khususnya dalam memastikan bahwa hasil kejahatan tidak terus dinikmati oleh para pelaku. Selama ini, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelakunya, tetapi juga harus memastikan aset yang diperoleh dari tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara," ujar Wildan.

Ia menilai, salah satu persoalan besar dalam pemberantasan korupsi adalah belum optimalnya pemulihan aset hasil kejahatan. Tidak sedikit perkara tindak pidana korupsi yang berujung pada pemidanaan, tetapi pengembalian kerugian keuangan negara belum sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan.

Oleh karena itu, menurutnya, UU Perampasan Aset harus menjadi instrumen yang efektif untuk memutus mata rantai keuntungan ekonomi dari tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.

"Jangan sampai seseorang melakukan korupsi, kemudian menjalani hukuman pidana, tetapi kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan tetap aman dan dinikmati. Prinsipnya sederhana, kejahatan tidak boleh menjadi jalan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Negara harus memiliki kemampuan hukum yang kuat untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset hasil kejahatan," tegasnya.

Lebih lanjut, Wildan juga menyoroti rencana pembentukan dua badan baru sebagaimana diberitakan, yakni badan pengelola perampasan aset dan badan pengawas independen. Menurutnya, keberadaan kedua kelembagaan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan UU Perampasan Aset berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Ia berpandangan, badan pengelola perampasan aset harus mampu menjalankan fungsi pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga pengembalian aset agar nilai ekonomis aset yang dirampas tidak mengalami penyusutan. Sementara itu, badan pengawas independen harus memastikan seluruh proses perampasan aset tidak disalahgunakan oleh pihak mana pun.

"Pembentukan dua badan ini tentu menjadi prospek yang baik. Namun, jangan sampai hanya menjadi penambahan struktur kelembagaan. Badan pengelola harus benar-benar bekerja untuk memastikan aset hasil kejahatan dapat dipertahankan nilainya dan dikembalikan kepada negara, sedangkan badan pengawas harus memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam prosesnya," jelas Wildan.

Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan UU Perampasan Aset harus tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta hak pihak ketiga yang beritikad baik. Menurutnya, ketegasan negara dalam merampas aset hasil kejahatan harus berjalan beriringan dengan mekanisme pembuktian dan pengawasan yang adil.

"Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru membuka ruang kesewenang-wenangan. Perampasan aset harus didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas, pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pengawasan yang kuat. Kita membutuhkan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga adil dalam melindungi hak setiap warga negara," tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Wildan berharap pengesahan UU Perampasan Aset tidak berhenti sebagai capaian legislasi semata. Pemerintah harus segera mempersiapkan aturan pelaksanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum agar undang-undang tersebut dapat diterapkan secara efektif.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan UU Perampasan Aset harus diukur dari sejauh mana negara mampu memulihkan kerugian keuangan negara, mengembalikan aset kepada korban, serta memastikan kekayaan hasil tindak pidana tidak lagi dikuasai oleh para pelaku.

"Harapan kita, UU Perampasan Aset benar-benar menjadi instrumen baru yang memberikan hasil nyata bagi keuangan negara. Jangan hanya banyak aset yang disita, tetapi harus dipastikan berapa besar nilai aset yang berhasil dipulihkan dan dikembalikan kepada negara. Sebab, esensi pemberantasan korupsi bukan hanya menghukum pelaku, melainkan juga mengembalikan apa yang menjadi hak negara dan masyarakat," tutup Wildan Ansori Nasution.*

--- Hendrik Penu

Komentar