Dengan menjangkau sekitar 23 ribu lebih siswa, kebijakan ini bukan sekadar memberi akses sekolah. Ia sedang meningkatkan kapabilitas dan kapasitas ekonomi kota di masa depan.

Oleh: Budhi Haryadi, Pengamat Sosial

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Jakarta selalu hidup dalam dua lapisan waktu. Lapisan pertama adalah saat ini mengenai Jakarta macet, padat, dan ritme kehidupan yang tak pernah benar-benar berhenti. Lapisan kedua adalah masa depan mengenai imajinasi tentang kota global dan Jakarta yang berdiri sejajar dengan kota-kota dunia.

Di tengah dua lapisan itu, ada satu keputusan yang tampak sederhana tetapi menentukan wajah kota Jakarta. Ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan Rp253 miliar untuk menggratiskan 103 sekolah swasta, keputusan itu bukan sekadar kebijakan pendidikan. Ia adalah pernyataan tentang arah masa depan kota, bahwa Jakarta tidak hanya ingin menjadi kota besar, tetapi kota global yang ditopang oleh kualitas manusia.

Data menunjukkan bahwa program ini menjangkau sekitar 23.694 siswa dan secara khusus menyasar wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri. Artinya, ini bukan kebijakan simbolik, melainkan intervensi nyata terhadap ketimpangan akses pendidikan.   

Dalam cost-benefit analisis, pendidikan hampir selalu membawa keuntungan jangka panjang dan berkelanjutan. Setiap siswa yang tetap bersekolah meningkatkan peluang kerja, mengurangi beban sosial, dan berikutnya memperkuat ekonomi kota. Kebijakan ini serupa investasi yang mencegah biaya sosial yang jauh lebih besar.

Keadilan Sosial: Pendidikan sebagai Hak, Bukan Privelege

Dengan menjangkau sekitar 23 ribu lebih siswa, kebijakan ini bukan sekadar memberi akses sekolah. Ia sedang meningkatkan kapabilitas dan kapasitas ekonomi kota di masa depan. Dalam perspektif ini, Rp253 miliar bukan biaya, melainkan investasi strategis dalam pembangunan generasi Jakarta.

Berkaca pada realitas pendidikan Jakarta, ia menunjukkan satu hal seperti daya tampung sekolah negeri yang terbatas dan sekolah swasta menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem. Selama ini, banyak keluarga berada di persimpangan antara memilih sekolah swasta, tetapi terbebani biaya atau menerima keterbatasan akses hingga terancam putus sekolah. Kebijakan ini memutus dilema tersebut.

Negara tidak lagi memaksakan diri sebagai satu-satunya penyedia pendidikan, tetapi berubah menjadi penjamin akses pendidikan. Dalam teori kebijakan publik modern, ini dinamakan state-funded, privately-delivered system. Negara membiayai, swasta menyediakan, masyarakat mendapatkan manfaat. Negara tidak harus membangun semua sekolah, tetapi harus memastikan semua anak mendapatkan pendidikan.

Dalam kerangka lebih mendasar, dalam konstitusi kita pendidikan adalah hak dasar. Pendidikan adalah hak, bukan privilege. Ini pengejawantahan keadilan sosial di Jakarta. Filsuf seperti John Rawls membantu kita melihat ini, dalam kerangka Rawls keadilan sosial harus berpihak pada mereka yang paling kurang beruntung. Dalam konteks Jakarta, anak dari keluarga mampu tersedia berbagai pilihan, sementara anak dari keluarga rentan seringkali tidak. Akses bagi mereka yang rentan seperti mimpi yang tak terbeli.

Dengan kebijakan ini, program sekolah gratis di swasta mengubah struktur ini. Ia tidak hanya membuka akses, tetapi: mendistribusikan peluang secara lebih adil Dan dalam jangka panjang, keadilan seperti ini bukan hanya etis, tetapi juga produktif secara ekonomi.

Bank Dunia secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Artinya, setiap anak yang tetap bersekolah hari ini adalah potensi produktivitas kota di masa depan.

Jakarta dan Imajinasi yang Belum Selesai

Dalam lanskap dunia hari ini, kota tidak lagi hanya bersaing melalui infrastruktur, tetapi melalui kualitas sumber daya manusianya. Teori kota global yang diperkenalkan oleh Saskia Sassen menempatkan kota sebagai: pusat produksi pengetahuan, inovasi, dan jaringan ekonomi global.

Dengan kata lain, kota global bukan sekadar kota besar, melainkan kota dengan sumber daya unggul, kapasitas intelektual tinggi, dan ekosistem pendidikan yang kuat. Indeks seperti Global Cities Index bahkan menempatkan human capital sebagai salah satu indikator utama daya saing kota.

Kebijakan ini memiliki resonansi global dengan praktek yang telah dikembangkan berbagai negara-negara di dunia. Swedia menyediakan sistem voucher yang memungkinkan siswa memilih sekolah negeri atau swasta dengan pembiayaan negara. Chile dengan subsidi sekolah swasta untuk meningkatkan akses pendidikan secara luas. India memiliki Right to Education ACT dengan mewajibkan sekolah swasta menerima siswa dari keluarga miskin dengan pembiayaan publik. Dan kota-kota global seperti Singapura, Seoul, hingga Helsinki tidak hanya dibangun dengan infrastruktur, tetapi dengan investasi besar pada pendidikan.

Dalam teori human capital yang dikembangkan oleh Gary Becker, pendidikan adalah bentuk investasi paling strategis. Ia membawa dampak secara luas dalam meningkatkan produktivitas, memperbesar peluang kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menjadi modal jangka panjang Jakarta untuk meningkatkan daya saing Jakarta di panggung global.

Menjadi kota global bukan hanya soal invetasi, infrastruktur, dan citra internasional. Tetapi tentang sesuatu yang lebih mendasar: manusia yang hidup di dalamnya. Tanpa pendidikan kota hanya menjadi pasar, bukan pusat inovasi. Pendidikan adalah prasyarat dan fondasi utama untuk menjadikan kota menjadi pusat gagasan, kreativitas, dan masa depan. Dengan pendidikan kota tumbuh bukan hanya menjadi kota global, melainkan kota yang humanis dan berbudaya.

Karena di balik angka Rp253 miliar ada ribuan anak yang tetap bersekolah. Ada mimpi yang tidak terputus. Ada masa depan yang tidak tertunda. Ada harapan yang terjaga. Dan bagi kota besar, dituntut bukan hanya membangun jalan dan gedung pencakar langit, melainkan menjadi kota yang paling jauh imajinasinya dan paling serius membangun manusianya. Dan kebijakan Pram-Doel ini adalah bagian dari imajinasi itu, sebuah imajinasi yang belum selesai, tetapi sedang dikerjakan sungguh-sungguh dan menjadi tugas kita bersama sebagai sebuah bangsa. *

--- F. Hardiman