"Pemerintah akan terus memastikan bahwa seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali,” tegas Prasetyo.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Presiden Prabowo Subianto resmi merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam keputusan tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Nanik S. Deyang.

Perubahan juga terjadi di tingkat wakil kepala BGN. Presiden memberhentikan Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, lalu menunjuk Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala BGN yang baru.

Pengumuman perombakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam WIB.

Dalam kesempatan itu, Prasetyo Hadi didampingi Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari. Ketiganya hadir setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo sekitar pukul 20.30 WIB.

Alasan Evaluasi oleh Presiden

Prasetyo menjelaskan, keputusan pergantian pimpinan BGN diambil setelah Presiden Prabowo melakukan evaluasi selama sekitar 1,5 tahun terhadap kinerja lembaga tersebut.

“Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, Bapak Presiden melakukan monitoring dan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo, dikutip dari Antara.

Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran sebelumnya atas dedikasi mereka dalam membangun dan mengembangkan BGN.

Berikut daftar pimpinan BGN yang lama dan yang baru:

Pimpinan Lama

Kepala BGN: Dadan Hindayana

Wakil Kepala BGN: Lodewyk Pusung

Wakil Kepala BGN: Sony Sanjaya

Pimpinan Baru

Kepala BGN: Nanik S. Deyang

Wakil Kepala BGN: Agustina Arumsari

Wakil Kepala BGN: Mayjen TNI Trenggono

Prasetyo berharap jajaran baru BGN segera melakukan konsolidasi internal serta memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan seluruh program BGN tetap berjalan optimal.

Evaluasi SOP hingga Kedisiplinan

Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah catatan yang menjadi dasar evaluasi Presiden, khususnya terkait Standar Operasional Prosedur (SOP), kedisiplinan, serta tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” jelasnya.

Prasetyo menambahkan, sejumlah dugaan seperti praktik jual beli titik dapur MBG dan SPPG masih dalam proses audit internal.

“Semua sedang dalam proses audit internal,” kata Prasetyo.

Program MBG Tetap Berjalan

Meski terjadi pergantian pimpinan, pemerintah memastikan program prioritas Badan Gizi Nasional, yakni MBG, tetap berjalan tanpa gangguan.

“Pemerintah akan terus memastikan bahwa seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali,” tegas Prasetyo.

Ia juga menegaskan, perombakan ini tidak akan mengurangi komitmen pemerintah dalam menjalankan program MBG sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia nasional serta penggerak ekonomi.

“Pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis,” tandasnya.

Diketahui, Dadan menduduki jabatan Kepala BGN sejak Agustus 2024. Selama masa kepemimpinannya, banyak terjadi kasus keracunan anak sekolah penerima manfaat MBG yang dikelola BGN.

Kasus-kasus itu membuat BGN membekukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab sebagai pemasok menu MBG. 

Tercatat, sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah di-suspend.

Sementara jumlah penerima manfaat dari program ini per Maret 2026 telah mencapai 61.239.037 orang; dengan 49.057.682 di antaranya merupakan siswa sekolah.

--- Guche Montero