Bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak pernah salah, tetapi bangsa yang mampu melakukan koreksi struktural sebelum kesalahan itu menjadi permanen.

Oleh: Surya Dharma (Dali) Tahir*

Sepanjang sejarah peradaban manusia, tidak ada satu pun pemimpin negara — dari era monarki klasik hingga republik modern — yang berdiri sendirian. Di sekitar setiap kepala negara selalu ada core team: lingkar inti yang menentukan arah, kualitas, dan integritas kekuasaan itu sendiri.

Lihatlah bagaimana Lee Kuan Yew membangun Singapura, atau bagaimana Franklin D. Roosevelt mengelola Amerika Serikat di masa krisis besar. Bahkan dalam konteks Indonesia, Soeharto tidak pernah menjalankan kekuasaan tanpa jaringan perwira, teknokrat, dan operator politik yang terstruktur. Kita boleh berbeda penilaian terhadap hasil akhirnya, tetapi satu hal pasti: tidak ada kepemimpinan tanpa tim inti.

Core team yang sehat setidaknya memenuhi tiga syarat mendasar.

Pertama, *kapabilitas yang teruji secara obyektif* di bidangnya. Bukan sekadar popularitas, bukan semata kedekatan personal, tetapi rekam jejak yang bisa diuji oleh publik dan sejarah.

Kedua, *tidak tersandera kepentingan gelap*, tidak memiliki kecenderungan melanggar moral, etika, maupun hukum. Mereka tidak membawa beban masa lalu yang bisa diperas menjadi alat tekanan politik.

Ketiga, *loyal kepada bangsa dan negara*, bukan loyal kepada individu atau dinasti.

Selanjutnya, saya tambahkan dua syarat lain yang sama pentingnya.

Keempat, *kemampuan berpikir strategis jangka panjang*, bukan sekadar reaktif terhadap siklus opini publik atau tekanan jangka pendek.

Kelima, *kematangan psikologis dan integritas pribadi*, sehingga tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat kompensasi ego.

Dalam perspektif Max Weber tentang sosiologi kekuasaan, kepemimpinan tidak hanya bekerja dalam bentuk _visible power_ (kekuasaan yang tampak), tetapi juga _invisible power_ (pengaruh yang membentuk persepsi dan legitimasi), serta _hidden power_ (jaringan dan struktur yang bekerja di balik layar).

Di sinilah peran core team menjadi krusial. Jika lingkar inti itu kredibel, maka visible power pemimpin menjadi kokoh; invisible power-nya dihormati; dan hidden power-nya menjadi alat konsolidasi yang stabil. Tetapi jika lingkar inti itu lemah, bermasalah, atau tersandera, maka yang terjadi sebaliknya: kekuasaan berubah menjadi liability, bukan aset.

Bangsa Indonesia hari ini patut melakukan introspeksi mendalam, terlebih setelah wafatnya Try Sutrisno pada 2 Maret 2026.

Mengapa Indonesia pernah memiliki Wakil Presiden dengan disiplin militer, pengalaman strategis, dan wibawa institusional seperti beliau pada periode 1992–1997, namun pada periode 2024–2026 justru menghadirkan Wakil Presiden seperti Gibran Rakabuming Raka yang sejak awal memicu kontroversi serius menyangkut proses, kapasitas, dan legitimasi moral-politik?

Pertanyaan ini bukan soal nostalgia. Ini soal sistem.

Seorang Wakil Presiden tidak lahir di ruang hampa. Ia adalah produk dari *struktur dan mekanisme politik* yang mengizinkan, bahkan memfasilitasi, kemunculannya. Jika kualitas kepemimpinan menurun secara drastis, maka mustahil itu hanya kesalahan individu. Itu adalah indikator bahwa *ada yang retak dalam sistem rekrutmen politik, dalam tata kelola partai, dalam mekanisme checks and balances, dan dalam kultur elite yang permisif terhadap pelanggaran etika.*

Kita harus jujur: ketika standar kelayakan bisa dinegosiasikan, ketika hukum bisa ditafsirkan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu, dan ketika elite politik lebih sibuk mengamankan posisi daripada menjaga marwah institusi, maka sistem sedang sakit.

Seorang Wakil Presiden yang problematik bukan penyebab utama kerusakan. Ia adalah *gejala*.

Dan gejala hanya mungkin muncul jika tubuhnya sudah melemah.

Apa jalan keluarnya?

Pertama, Presiden Indonesia saat ini harus berani melakukan *reshuffle bukan hanya pada level menteri, tetapi pada level lingkar terdalam kekuasaan*. Orang-orang di sekitar Presiden harus ditakar ulang berdasarkan lima kriteria tadi: kapabilitas, integritas, independensi moral, loyalitas kebangsaan, dan kematangan strategis.

Kedua, partai politik harus direformasi secara internal — dalam mekanisme kaderisasi dan seleksi. Tanpa reformasi partai, reformasi negara hanya menjadi slogan.

Ketiga, publik dan civil society harus berhenti bersikap permisif terhadap praktik politik yang merusak standar. Demokrasi tidak mati hanya karena otoritarianisme; ia juga mati karena kompromi kecil yang terus-menerus dibiarkan.

Kita tidak sedang berbicara tentang kebencian terhadap individu. Kita sedang berbicara tentang *standar peradaban politik*.

Bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak pernah salah, tetapi bangsa yang mampu melakukan koreksi struktural sebelum kesalahan itu menjadi permanen.

Sejarah selalu memberi peringatan melalui kontras. Kontras antara masa lalu dan masa kini adalah cermin. Pertanyaannya sederhana: apakah kita berani bercermin dengan jujur?

Jika tidak, maka masalah kepemimpinan hari ini hanyalah awal dari krisis legitimasi yang lebih besar di masa depan.

* Penulis adalah Aktivis senior nasional dan internasional.