Palue adalah sebuah pulau kecil terletak di bagian utara pulau Flores dan secara administratif berada di wilayah Kabupaten Sikka.

PALUE, IndonesiaSatu.co -- Kebutuhan untuk mendapatkan akses jaringan komunikasi adalah niscaya. Hal ini penting sebagai sebuah jawaban atas  tuntutan dan adaptasi atas  perkembangan dunia saat ini.

Masyarakat  Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka – Nusa Tenggara Timur sebagai masyarakat dunia yang berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan terkait tersedianya layanan jaringan internet.

Palue adalah sebuah pulau kecil terletak di bagian utara pulau Flores dan secara administratif  berada di  wilayah Kabupaten Sikka. Pulau yang berpenduduk 11.898 jiwa tersebut terdiri dari 8 desa. Semua desa di wilayah Pulau Palue sangat membutuhkan layanan jaringan internet.

“Kami sangat membutuhkan jaringan internet untuk anak-anak kami bisa belajar, agar kami berkomunikasi dengan keluarga kami yang sedang mencari rezeki di luar Pulau Kami juga dapat berkomunikasi dengan anak anak kami yang sedang menuntut ilmu di negeri orang,” ungkap Selestinus Laba salah seoorang tokoh masyarakat di Desa Maluriwu.

Realita kebutuhan ini direspon baik oleh Pemerintah Kecamatan Palue dengan adanya sosialisasi melalui surat dengan Nomor: KCPE.593/05/VI/2021, Perihal Sosialisasi pembebasan Lahan untuk Pembanguna Tower.

“Kami menyambut baik dan dengan penuh gembira merespon surat dari kecamatan ini. Desa Maluriwu mendapatkan kesempatan sosialisasi pada hari Senin,19 juli 2021 jam 09.00  WITA, dilantai 2 Aula balai Kemasyarakatan Desa Maluriwu Jln. Kapitan sanda-Uwa. Total masyarakat yang hadir 50 orang,” ungkap Lescen sapaan akrab Selestinus yang juga adalah Kepala Desa Maluriwu untuk periode saat itu.

Setelah sosialisasi, pemerintah Desa Maluriwu gerak cepat untuk mendapatkan lahan. Saudara Pankrasius Silverius Bangu adalah salah satu warga yang menyerakan lahan seluas  10x10 m untuk pembangunan tower dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pembebasan Lahan dengan Nomor : 01/SKPL/DM/2021. Surat Pernyataan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kecamatan Palue.

“Saya ingat yang paling pertama menyerahkan dokumen pembebasan lahan adalah  Desa Kesokoja,Desa Maluriwu dan Desa Rokirole dan hal ini dibenarkan oleh pemerintah kecamatan Palue,” cerita Lescen.

Tidak menunggu lama, tower Desa Kesokojapun dibangun. Namun di dua desa lain yang telah menyerahkan lahan belum ada tanda-tanda segera dibangun tower. Menunggu hingga 8 bulan bukanlah waktu yang singkat. Waktu tunggu lama membuat masyarakat bertanya-tanya.

“Kami sudah siapkan lahan. Kapan tower itu dipasang?” ungkap, Vinsen salah seorang tokoh masyarakat yang langsung disambung oleh Benisius Pere, “Desa Maluriwu sudah memenuhi semua syarat, apalagi yang kurang. Kapan tower itu dibangun?”

“Penantian panjang seperti ini membuat masyarakt resah. Berbagai pertanyaan muncul,” tutur Lescen lebih lanjut.

“Menunggu hingga 8 bulan akhirnya mulai nampak titik terang” ungkap Lescen yang adalah mantan Kepdes Maluriwu

“Lebih lanjut Lescen mengungkapkan, Jumad (4/2/2022, petugas  a.n. Pak Ponco dan Pak Sakti melapor diri kepada saya ( waktu itu masih sebagai Kepala Desa Maluriwu). Keduanya menyampaikan bahwa akan dibangun Tower BTS di Kecamatan Palue yakni di Desa Maluriwu,Desa Ladolaka,Desa Tuanggeo,Desa Rokrole,Desa Nitung Lea dan Desa Lidi. Untuk di Kecamatan Palue hanya 6 (enam) desa,minus Desa Kesokoja dan Desa Reruwairere. Saya punya dokumen dan bukti dari semua proses ini.”

“Minus Kesokoja karena sudah ada tower. Juga Reruwairere karena sudah ada satu tower yang sudah dibangun beberapa tahun sebelumnya,” sambungya.

“Pak Ponco dan Pak Sakti itu bilang ke kami bahwa  mereka dari “plat merah” Mereka datang survei lokasi yang telah kami siapkan . Mereka lakukan pengukuran, mereka bilang tempat ini bagus dan akan dibangun setelah lebaran (lebaran 2022),” tutur mantan Kades Maluriwu.

Hingga hari ini semua yang dijanjikan tak kunjung datang. Justru yang terjadi  bukannya pembangunan tower di Desa Maluriwu tapi justru di Desa Reruwairere yang sebelumnya telah ada sebuah tower.

Masyarakat Maluriwu resah akibat ketidakjelasan ini. Tergabung dalam pemerhati Desa Maluriwu hadir 20 orang warga Desa Maluriwu bersepakat untuk mencari informasi soal pembangunan tower yang penuh tanda tanya tersebut

“Kami kaget dan kecewa setelah membaca informasi melalui media online faktahukumntt.com bahwa Palue hanya ada lima desa yang akan dibangun tower. Desa Maluriwu tidak masuk dalam daftar tersebut”.

“Lebih heran lagi, mengapa dalam satu desa ada dua tower? Apa urgensinya sehingga provider membangun dua buah tower pada satu desa yang sama sementara desa yang lain yang telah menyiapkan lahan dan berada pada titik gelap signal tidak terlayani? Ada apa ini?”

“Pada saat kami masyarakat lain merindukan adanya jaringan di tempat kami justru pemerintah dan provider membangun di tempat lain yang harusnya tidak perlu mendapatkan double pembangunan tower. Mengapa begitu?”

“Jadi apa sebenarnya yang terjadi sehingga tidak dibangun tower padahal kami adalah desa pertama yang telah menyiapkan lahan dengan berbagai prosedurnya. Jadi ada apa ini?”

“Pemerintah Kecamatan Palue dan Pemda Kabupaten Sikka harusnya sudah tahu persoalan ini, tapi mengapa tak ada penjelasan ke masyarakat?

Menurut sejumlah tokoh masyarakat, Desa Maluriwu perlu mendapat perhatian karena beberapa alasan. Dari aspek Pendidikan, Desa Maluriwu adalah satu- satunya desa yang memiliki lembaga pendidikan tertinggi tingkat Kecamatan Palue mulai dari tingkat PAUD sampai Sekolah menengah Atas (SLTA).

Dari aspek pelayanan keagamaan, Desa Maluriwu adalah pusat pelayanan keagamaan (Paroki Ave maria Bintang Laut Uwa Palue dan sejumlah fasilitas layanan umum lainnya. ***

--- Simon Leya