Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

KEUANGAN Pakar: Sinkron Menjaga Stabilitas Sektor Keuangan, Krismon Tidak Terulang di 2018 12 Sep 2018 07:33

Article image
President Director Center for Banking Crisis (CBC), Deni Daruri. (Foto: Sindo News)
Deni mengatakan, Indonesia merupakan negara yang paling sinkron dalam kebijakan menjaga stabilitas sektor keuangan, bahkan jika juga dibandingkan dengan Amerika Serikat.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tembus Rp 15.000, banyak orang khawatir bahwa krisis moneter seperti yang pernah terjadi pada 1998 terulang kembali. Namun pemerintah meyakinkan masyarakat untuk tidak panik.

Pemerintah dengan sigap mengeluarkan beberapa kebijakan yang terbukti ampuh meredam pelemahan rupiah terhadap dolar, di antaranya  dengan mengerem impor barang konsumsi dan barang modal untuk kebutuhan konsumsi. Selain itu, mendorong pemakaian biofuel serta upaya peningkatan ekspor seperti ekspor batubara.

Optimisme yang sama diungkapkan President Director Center for Banking Crisis (CBC), Deni Daruri. Menurutnya,  perekonomian Indonesia lebih unggul ketimbang kondisi perekonomian India, Turki dan Argentina.

"Regulasi sektor keuangan Indonesia lebih rapi dan sinkron. Jadi, tidak perlu kekhawatiran krisis moneter 1998 bakal terulang di 2018," kata Daruri dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (11/9/2018).

Deni mengatakan, Indonesia merupakan negara yang paling sinkron dalam kebijakan menjaga stabilitas sektor keuangan, bahkan jika juga dibandingkan dengan Amerika Serikat.

Deni menyebut, Presiden AS Donald Trump berupaya agar nilai dolar AS melemah. Namun, gubernur bank sentral AS justru menciptakan kebijakan moneter yang membuat dolar AS menguat. Sehingga, upaya Trump untuk meningkatkan daya saing perekonomian Amerika Serikat menjadi tidak terwujud.

"Hal yang sama juga terjadi di India, Turki dan Argentina di mana selalu terlihat adanya perbedaan yang cenderung berlawanan antara kebijakan moneter, keuangan dan fiskal," katanya sebagaimana dikutip Antara.

Di India, Argentina dan Turki, lanjutnya, kebijakan moneter tidak peduli dengan pelemahan mata uangnya. Padahal, defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja, jauh lebih besar ketimbang Indonesia.

"Sementara itu harmonisasi kebijakan di Indonesia justru semakin mantap dengan terpilihnya Ketua OJK dan Gubernur BI yang baru-baru ini," papar Deni.

Bank Indonesia (BI), kata dia, berencana menaikkan suku bunga acuan (BI-7 Days Repo Reserve Rate) ketika Turki mengalami devaluasi mata uang lira.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengerem impor barang konsumsi dan barang modal untuk kebutuhan konsumsi. Pemakaian biofuel serta upaya peningkatan ekspor seperti ekspor batubara merupakan upaya kebijakan yang harmonis yang tidak terlihat di Amerika Serikat, Turki, Argentina dan India.

Deni menjelaskan, perekonomian Indonesia saat ini jelas berbeda dengan 1997. Kini, OJK telah menjalankan pengendalian risiko alokasi kredit dengan seksama dengan memantau tiga variable utama yaitu peningkatan standar pemberian kredit (lending standards), peningkatan hambatan kredit (credit constrains), serta peningkatan harga resiko (price of risk).

"Upaya peningkatan dari price of risk dan peningkatan lending standards terbukti mampu menetralisir peningkatan risk appetite sehingga peningkatan credit demand dan peningkatan credit supply hanya meningkatkan credit volume dan tidak meningkatkan risiko dari alokasi kredit (riskiness of credit allocation)," paparnya.

--- Simon Leya

Komentar