Breaking News
  • BI: penurunan suku bunga mendorong intermediasi perbankan
  • BI: penurunan suku bunga sudah perhitungkan FFR
  • Perusahaan China bidik sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia
  • Petambak Lombok berpenghasilan Rp20 juta per bulan
  • Tiga BUMN kembangkan pelabuhan dukung Tol Laut

KAWASAN Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kawasan Industri Pulogadung Resmi Dibuka 29 Apr 2017 16:02

Article image
Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kawasan Industri Pulogadung, yang digelar di gedung BPSP PT JIEP, Kamis (27/04/2017). (Foto: Ist)
Pelayanan terpadu satu pintu Pemprov DKI Jakarta menargetkan nilai investasi di Jakarta tahun ini mencapai Rp 55 triliun rupiah. Pihaknya optimistis angka tersebut bisa tercapai.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Jakarta - Untuk menciptakan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) bersama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemprov DKI Jakarta resmi membuka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kawasan Industri Pulogadung, yang digelar di gedung BPSP PT JIEP, Kamis (27/04/2017).

Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kawasan Industri Pulogadung ini dilakukan oleh Bilson Manalu, Direktur Operasi dan Pengembangan PT JIEP dan  Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DR Edy Junaedi, MSI.

Bilson Manalu menyampaikan  terimakasih kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemprov DKI Jakarta yang telah bersinergi sehingga gerai layanan PTSP di kawasan Industri JIEP dapat dibuka. Hal itu, katanya, dapat bermanfaat bagi para tenant dan investor di KIP.

Menurut Bilson, seiring dengan berlakunya era Masyarakat Ekonomi ASEAN sejak awal tahun lalu di Indonesia, minat investasi ke tanah air terus meningkat. Sehingga JIEP perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka menciptakan iklim investasi yang positif di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, PT JIEP selaku kawasan industri pertama di Indonesia tidak dapat melakukan hal tersebut tanpa bantuan ataupun sinergi dari para stakeholder.

Untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Tanah Air, maka PT JIEP bersama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemprov DKI Jakarta dengan bangga meresmikan kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta di Kawasan Industri JIEP. Pengintegrasian layanan PTSP dengan Customer Fokus merupakan upaya untuk memberikan kemudahan layanan kepada tenant di JIEP menjadi layanan prima sehingga mampu memberikan dampak positif kepada para pelaku Industri Tanah Air.

“Ya selain untuk memudahkan para pelaku industri serta investor dalam mengurus segala perizinan usahanya, kehadiran gerai layanan PTSP di Kawasan Industri JIEP diharapkan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan serta perizinan lainnya. Hal positif lainnya dari kehadiran gerai layanan PTSP ialah memutus mata rantai percaloan yang selama ini menjadi momok bagi sebagian masyarakat dalam melakukan perizinan serta pengurusan dokumen,” ujarnya.

Menurutnya, dengan beroperasinya PTSP di JIEP, maka para investor tidak perlu ke luar kawasan jika ingin mengurus perizinan. Selama ini, setiap kali tenan di JIEP mengurus izin baru, mereka harus mendatangi PTSP terdekat yang berada di luar kawasan JIEP. Sebagian besar mengurus periznan domisili, izin mendirikan bangunan (IMB), ketenagakerjaan asing, izin gangguan dan lainnya.

“Jadi dengan adanya PTSP di kawasan JIEP mampu menigkatkan pertumbuhan investasi. Sebab, tenan-tenan yang ada tak jarang mendirikan usaha baru,” ujarnya.

 

Perbaik dari Hulu

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DR Edy Junaedi, MSI menambahkan, kehadiran gerai layanan atau Service Point PTSP di Pulogadung selain untuk mempermudah para investor dan para pelaku industri dalam mengurus segala perizinan usaha di kawasan JIEP, juga dimaksudkan untuk melayani masyarakat sekitar yang hendak mengurus berbagai perizinan.

“Tujuan dari pembukaan service point adalah untuk mempermudah pelayanan perijinan bagi para penyewa/investor yang ada di PT JIEP. Selain itu juga bertujuan untuk memutus mata rantai percaloan. Dengan adanya service point tersebut bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum sekitar dalam pengurusan dokumen perijinan,” ujarnya.

Edy Junaedi menjelaskan, 40% investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Saat ini, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,6 persen dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta sebesar 6%.

“Jadi  investasi dipengaruh oleh perizinan. Kalau perizinan jelek otomatis mempengaruhi  investasi. Kita perbaiki dari hulunya. Perizinan, prosedurnya. Kita membuat iklim invetasi yang baik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi  dan mengurangi pungli,” ujarnya.

Tidak sampai disitu saja, BPTSP DKI juga menyiapkan Mobile Service Unit lengkap dengan petugas dari Antar Jemput Ijin Bermotor (AJIB). Jam operasional di service point ini sama dengan jam pelayanan di service point lainnya.

Edy mengatakan, pelayanan terpadu satu pintu Pemprov DKI Jakarta menargetkan nilai investasi di Jakarta tahun ini mencapai Rp 55 triliun rupiah. Pihaknya optimistis angka tersebut bisa tercapai.

“Target ke depan sebesar 55 triliun rupiah dari investasi tersebut dengan komposisi 40 persen dari PMA dan 60 persen dari Penanaman Modal Dalam Negeri. Sampai hari  ini sudah 23 triliun atau 40%. Saya Optimis akan tercapai karena di Jakarta perizinan sangat mudah dan Investor melihat kemudahan ini,” ujarnya.

Tahun 2016, pihaknya menargetkan bisa menyedot investasi senilai 53 triliun rupiah. Namun, investasi yang tercapai hanya kisaran 51 triliun rupiah. Eddy mengaku optimistis bisa mencapai target investasi tadi tahun ini. Bahkan, diharapkan mendapat angka yang lebih besar.

Kehadiran Service Point PTSP pemprov DKI Jakarta di kawasan Industri Pulogadung ini sekaligus menambah  jumlah service point di ibu kota dari 318 unit menjadi 319 unit. Selain unit permanen, di kawasan Industri Pulogadung juga akan disediakan mobile service unit dan 10 orang petugas PTSP guna memudahkan masyarakat dan pelaku usaha di seputar Pulogadung.

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung atau PT. JIEP adalah perseroan terbatas milik Pemerintah Republik Indonesia (BUMN)  dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (BUMD) dengan porsi kepemilikan saham masing-masing 50%.

--- Very Herdiman

Komentar