Breaking News
  • Ada 70.000 ibu hamil dan menyusui di antara pengungsi Rohingya
  • ASEAN Para Games - Doni Yulianto sumbang emas nomor kursi roda 1.500m
  • Kemenperin buka rekrutmen PNS untuk 380 formasi
  • Malaka, NTT diguncang gempa
  • Menhub: uji coba Transjabodetabek hasilnya kurang maksimal

KUR Pemerintah Akan Tingkatkan KUR Untuk Sektor Riil 20 Oct 2016 14:53

Article image
Ilustrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). (Foto: ist)
Kementerian Koperasi dan UKM akan memperluas jangkauan pelayanan atau akses serta memperbanyak koperasi-koperasi hingga ke wilayah pedesaan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM akan meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi sektor riil seperti perkebunan dan perikanan yang menjangkau ke daerah pedesaan. Kebijakan ini didorong guna mengatasi minimnya akses pendanaan masayarakat di desa terutama bagi para petani dan nelayan.

Agus Muharram, Sekretaris Kementerian Koprasi dan UKM mengatakan, mayoritas penyaluran KUR ke desa-desa dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), karena bank ‘Wong Cilik’ itu memiliki unit-unit hingga ke level kecamatan. Sementara bank-bank lain yang juga memiliki segmen KUR hanya melakukan penyaluran di kota, baik kota kecil, menegah, maupun kota besar.

“Yang kita temukan kendala di lapangan selama ini adalah KUR pada umunya ada di perkotaan, hal ini yang membuat akses masyarakat desa menjadi susah,” katanya di Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Menurut Agus, ada beberapa persoalan fundamental yang ditemui antara lain bahwa sektor perdagangan dan jasa masih menjadi favorit utama bagi perbankan atau penyedia dana, dibandingkan dengan sektor pertanian, perkebunan, atau sektor perikanan. Sektor perdagangan dan jasa umumnya berada di daerah perkotaan ketimbang di pedesaan, sehingga KUR lebih banyak terserap di perkotaan.

Selain itu, plafon KUR sebesar Rp 25 juta untuk KUR Mikro dirasakan belum cukup oleh petani, terutama petani-petani dengan luas tanah pertanian di atas dua hektar (Ha). Plafon maksimal Rp 25 juta tidak cukup bagi petani untuk membeli beberapa alat pertanian seperti traktor, mesin pemotong, dan peralatan lainnya.

“Untuk petani-petani skala kecil dengan luas areal pertanian kurang  dari 2 Ha mungkin cukup, namun untuk petani-petani skala besar tentu tidak cukup, mereka butuh modal yang besar,” ujarnya.

Oleh karean itu ke depannya, Kementerian Koperasi dan UKM akan memperluas jangkauan pelayanan atau akses serta memperbanyak koperasi-koperasi hingga ke wilayah pedesaan. Selain itu kemudahan bagi UKM. Kemudahan dalam mendapatkan KUR misalnya dilakukan dengan penurunan suku bunga dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM (LPDP-KUMKM).

Misalnya, bunga dana bergulir untuk sektor riil turun dari 6% menjadi 4,5% per tahun, atau 0,18% per bulan. Sementara bunga dana bergulir untuk kredit sektor pertanian turun dari 9% menjadi 8% per tahun atau 0,3% per bulan.

Pemerintah juga akan melakukan penyaluran KUR Mikro maksimal sebesar Rp 25 juta tiap debitur tanpa anggunan dengan bunga 9% per tahun. Sedangkan KUR Ritel diberikan palfon Rp 25-500 juta dengan bunga 9% per tahun.

Sampai Oktober 2016, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat penyaluran KUR Mikro tercatat sebesar Rp 73,96 Triliun dengan debitur tercatat sebanyak 3.406.556. Penyaluran dana bergulir tercatat mencapai Rp 2,89 Triliun kepada 341.790 UMKM melalui 9 mitra Koperasi Sekunder,345 Mitra Koperasi Langsung, 12 Mitra Perusahaan Modal Ventura dan 176 Mitra Bank.

Agus menambahkan, untuk petani-petani dan nelayan kecil, Kementerian Koperai dan UKM sudah menggandeng Kementerian Desa Tertingal, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan untuk membantu memudahkan akses pendanaan. Ini antara lain melalui program-program seperti bantuan-bantuan kepada kelompok tani, bantuan kapal, dan alat tangkap ataupun bantuan pupuk bersubsidi.

 

---Ernie Elu Wea

Komentar