Menurut Benny, risiko dari masalah ini yakni barang tersebut harus dikembalikan ke PMI di mana dia ditempatkan atau dimusnahkan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menjadi perbincangan setelah meninjau lokasi Gudang TPS JKS dan PT. Della Arka Mandiri Logistik Indonesia di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Kamis (4/4/2024).

Benny saat itu didampingi Dirjen Bea Cukai Askolani.

Dalam video yang diunggah di Instagram resminya, Benny mengaku marah setelah mengecek langsung barang PMI yang tertahan di gudang logistik.

Dia menyebut Permendag tentang Larangan Terbatas (Lartas) sebagai biang keroknya.

"Dan jujur, saya marah sebagai Kepala BP2MI. Bisa Anda bayangkan, PMI bekerja keras: dua, tiga, sampai puluhan tahun mengumpulkan uang membeli barang-barang untuk keluarga tercinta, apakah orang tua, ibu, bapak, adik, kakak, anak, istri, suami, tiba-tiba karena peraturan yang dikeluarkan oleh Permendag tentang Lartas (larangan terbatas), mengakibatkan sebagian barang itu tidak bisa tiba di keluarga," kata Benny seperti dikutip dari akun IG resminya, Senin (8/4/2024).

Menurut Benny, risiko dari masalah ini yakni barang tersebut harus dikembalikan ke PMI di mana dia ditempatkan atau dimusnahkan.

"Ini kan zalim menurut saya," kata dia.

Benny juga menyebut Bea Cukai terdampak dari Permendag tentang Lartas ini.

Menurutnya, Bea Cukai harus memeriksa ekstra barang-barang bawaan PMI; mulai dari jenis hingga jumlahnya, dan ini membutuhkan petugas tambahan.

Benny juga menyebutkan dampak biaya akibat tertahannya sebagian barang PMI.

Politikus Partai Hanura ini mengaku akan menemui langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait temuannya ini.

Dia menyebut BP2MI sedari awal tidak setuju dengan Permendag tentang Lartas.

"Nah, ini kan zalim menurut saya sehingga saya akan bertemu langsung dengan Presiden (Jokowi) untuk menyampaikan dan sejak awal BP2MI menyampaikan sikap tidak setuju, sekali lagi, tidak setuju dengan Peraturan Menteri Perdagangan terkait Larangan Terbatas," kata Benny.

"Semangat BP2MI dalam rapat dengan Presiden di Istana adalah semangat bagaimana negara hadir memberikan penghormatan kepada para pahlawan devisa agar dari sejumlah barang apakah yang dibawa atau dikirim, negara mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak, bukan pembatasan jenis barang dan jumlah barang," ujar pria itu sembari mengatakan rasa kemanusiaannya tersinggung.

Benny juga menyebut prinsip bernegara adalah membahagiakan rakyatnya, terutama PMI yang merupakan penyumbang devisa terbesar kedua negara.

Dia menyebut negara tidak seharusnya mengeluarkan peraturan yang menyulitkan rakyat.

"Dan hal yang sangat prinsipil dalam bernegara, negara itu harus membahagiakan rakyatnya, bukan mengeluarkan segala peraturan tetek bengek yang kemudian menyengsarakan rakyatnya, mempersulit rakyatnya. Nah ini zalim menurut saya," tegas Benny.

--- Guche Montero